pattonfanatic.com

- Ada banyak contoh Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD daerah adalah salah satu sumber pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan operasional dan pembangunan.

PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, yaitu kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhannya tanpa terlalu bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat.

Sumber-sumber PAD daerah bervariasi sesuai dengan potensi dan karakteristik ekonomi setiap daerah. Nah apa saja sumber sumber penerimaan daerah?

Contoh Pendapatan Asli Daerah

Mengutip laman Kementerian Keuangan dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikategorikan dalam PAD pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang dianggap sah.

Baca juga: Mengenal Surat Ketetapan Pajak Daerah, Jenis, dan Contohnya

1. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama PAD yang dipungut oleh pemerintah daerah dari berbagai sektor ekonomi dan aktivitas masyarakat. Beberapa contoh pajak daerah yang umum dipungut adalah:

• Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Pajak yang dikenakan pada kepemilikan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan alat transportasi lainnya. Pajak ini dikelola oleh pemerintah provinsi.
• Pajak Hotel dan Restoran: Pajak yang dipungut dari usaha perhotelan dan restoran. Pajak ini umumnya dikelola oleh pemerintah kota/kabupaten.
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan: Pajak ini dikenakan pada kepemilikan dan pemanfaatan lahan dan bangunan di kawasan perdesaan dan perkotaan. PBB ini dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota.
• Pajak Reklame: Pajak yang dikenakan pada pemasangan iklan dan reklame di ruang publik, baik dalam bentuk papan reklame, spanduk, baliho, dan media iklan lainnya.

2. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa atau layanan yang diberikan kepada masyarakat. Berikut adalah contoh retribusi daerah:

• Retribusi Parkir: Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang memanfaatkan fasilitas parkir di kawasan yang dikelola oleh pemerintah daerah.
• Retribusi Pasar: Biaya yang dipungut dari pedagang yang berjualan di pasar tradisional atau pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.
• Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB): Pungutan yang dikenakan atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan baru atau melakukan renovasi bangunan.
• Retribusi Pelayanan Kesehatan: Biaya yang dibayarkan oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah atau puskesmas yang dikelola oleh pemerintah.

Baca juga: 4 Sumber Yang Dikategorikan dalam PAD Pendapatan Asli Daerah

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sumber sumber penerimaan daerah lainnya adalah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya aset daerah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan. Contoh hasil pengelolaan kekayaan daerah antara lain:

• Keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Beberapa daerah memiliki perusahaan daerah yang bergerak di sektor strategis, seperti penyediaan air minum (PDAM), transportasi, dan energi. Laba yang dihasilkan dari usaha ini menjadi salah satu sumber PAD.
• Dividen dari investasi daerah: Pemerintah daerah yang memiliki penyertaan modal dalam perusahaan swasta atau usaha bersama dengan daerah lain juga bisa menerima dividen atau keuntungan dari hasil investasi tersebut.
• Pengelolaan properti daerah: Contoh lainnya adalah penyewaan gedung, tanah, atau bangunan milik pemerintah daerah kepada pihak swasta atau individu, yang menghasilkan pendapatan sewa.

4. Lain-Lain pendapatan yang sah

Kategori ini mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak, retribusi, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah. Beberapa contoh pendapatan lain yang sah antara lain:

• Pendapatan bunga bank: Pemerintah daerah sering kali menyimpan dana di bank, dan bunga yang diperoleh dari simpanan tersebut juga termasuk PAD.
• Pendapatan denda administratif: Denda yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau perusahaan yang melanggar peraturan daerah, misalnya denda keterlambatan pembayaran pajak atau retribusi.
• Pendapatan dari kerja sama antar-daerah: Beberapa daerah bekerja sama dalam pengelolaan proyek tertentu, seperti proyek infrastruktur atau lingkungan, yang hasilnya dapat memberikan pendapatan bagi daerah.

Baca juga: 6 Perbedaan Pajak dengan Pungutan Resmi Lainnya

Contoh PAD di beberapa daerah di Indonesia

Berikut adalah beberapa contoh spesifik Pendapatan Asli Daerah yang telah berhasil dikelola oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia:

1. Provinsi Bali: Bali mengandalkan pajak hotel dan restoran sebagai salah satu sumber PAD terbesar karena sektor pariwisata merupakan sektor utama perekonomian daerah ini. Retribusi wisata dan layanan pariwisata juga menjadi sumber yang signifikan.
2. Provinsi Jakarta: Sebagai pusat ekonomi dan perdagangan nasional, DKI Jakarta memperoleh PAD besar dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. Jakarta juga memperoleh pendapatan dari sewa gedung dan tanah milik pemerintah daerah.
3. Kota Surabaya: Kota Surabaya, sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, mendapatkan PAD daerah yang besar dari retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi IMB, mengingat aktivitas perdagangan dan pembangunan yang pesat.

Pendapatan Asli Daerah adalah indikator penting dari kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya ekonominya. Setiap daerah memiliki potensi PAD yang berbeda tergantung pada karakteristik ekonominya.

Pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lainnya menjadi penopang utama bagi pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan pengelolaan yang baik, PAD dapat menjadi motor penggerak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

KOMPAS.COM/JOY ANDRE Contoh Pendapatan Asli Daerah adalah pajak reklame dan baliho.

Baca juga: 12 Contoh Pajak Daerah dan Pengelompokannya Provinsi Kabupaten/Kota