pattonfanatic.com

JAKARTA, - Rencana penerapan subsidi tiket kereta rel listrik (KRL) atau commuterline Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) berbasis nomor induk kependudukan (NIK) masih menjadi perbincangan publik.

Rencana itu terungkap dalam Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Agustus 2024.

Dokumen tersebut memuat anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) kereta.

Tujuannya untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek, dan supaya subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Baca juga: Soal Subsidi KRL Berbasis NIK, Ini Kata Erick Thohir

Juru Bicara kemenhub Adita Irawati menjelaskan, rencana subsidi KRL berbasis NIK masih dalam tahap pembahasan.

Dengan begitu, ia belum bisa memastikan kapan subsidi KRL berbasis NIK akan diterapkan.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, Adita enggan berbicara banyak soal gambaran skema subsidi KRL berbasis NIK.

“Masih dalam pembahasan,” kata Adita kepada , Jumat (30/8/2024).

Baca juga: Penerapan Tarif KRL Berbasis NIK Bakal Gunakan AI

Sistem ticketing berbasis teknologi 

Pekan lalu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan perkembangan dari rencana subsidi KRL berbasis NIK.

Menurut Budi pemerintah masih mencari waktu untuk membahas soal itu.

Pembahasan menurutnya menunggu selesainya pembicaraan soal anggaran di DPR

"Ya kita lagi merencanakan waktu, karena Pak Menko, Bu Menteri Keuangan tengah menyelesaikan anggaran di DPR setelah ini kita akan adakan rapat dan seperti apa yang dilakukan," ujar Budi di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Budi menegaskan, pada dasarnya rencana tiket KRL berbasis NIK merujuk kepada niat pemerintah menerapkan teknologi. Yakni dengan mengatur sistem ticketing KRL melalui satu teknologi.

Baca juga: Subsidi KRL Berbasis NIK Segera Masuk Pembahasan Pemerintah

Hanya saja, Budi tidak menjelaskan lebih lanjut perihal teknologi yang ia maksud.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga mendapat alokasi anggaran PSO 2025 sebesar Rp 4,7 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

Meski begitu, penyaluran PSO itu dilakukan dengan beberapa perbaikan antara lain penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek, pelaksanaan penilaian kepuasan pelanggan dengan mekanisme survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada KA penugasan PSO.

Baca juga: Subsidi KRL Berbasis NIK, YLKI: Aneh, Absurd, Menggelikan...

Tiket KRL berbasis AI

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK masih dibahas.

Nantinya, sistem penerapan subsidi tarif KRL ini akan sama dengan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini juga tengah dalam pembahasan pemerintah.

"Ya sekarang lagi difinalkan, kita lihat. Sama itu juga dengan tadi bensin, jadi kembali orang yang berhak itu yang dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, pada Jumat pekan lalu.

Luhut mengatakan pemerintah akan menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) agar penyaluran subsidi KRL dapat lebih tepat sasaran karena subsidi benar-benar hanya disalurkan ke kalangan masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga: Subsidi Tarif KRL Berbasis NIK Bisa Tambah Beban Kelas Menengah

Dengan demikian, Luhut memastikan, harga tiket KRL Jabodetabek tidak akan mengalami kenaikan bagi kalangan masyarakat yang mendapatkan subsidi.

"Jadi kalau rakyat umum (yang menerima subsidi) tidak akan ada merasakan kenaikan mengenai itu tadi. Dia akan target kepada orang yang tidak berhak, dia tidak dapat, dengan AI tadi," ungkapnya.

Namun dia tidak dapat memastikan apakah harga tiket KRL Jabodetabek menjadi naik bagi masyarakat yang tidak menerima subsdi. Sebab hal ini masih dikaji pemerintah.

Baca juga: NIK Diskriminasi Penumpang KRL