pattonfanatic.com

KISAH artis SH yang batal berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) baru-baru ini menarik perhatian publik.

Bukan sekadar karena ia seorang atlet berprestasi, tetapi lebih karena alasan di balik kegagalannya—yakni ketidaklengkapan dokumen administratif seperti NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Ketidakpatuhan dalam hal ini menjadi sorotan karena berhubungan langsung dengan berbagai hak dan kewajiban yang seringkali diabaikan, bahkan oleh mereka yang berprofesi di bidang prestasi tinggi.

Ketidakpatuhan administratif menciptakan masalah yang berujung pada kegagalan impian dan harapan.

Di balik kejadian ini, terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi masyarakat luas, terutama mereka yang sering memamerkan gaya hidup mewah atau kerap dikenal sebagai fenomena "flexing."

Orang-orang yang senang menampilkan pencapaian materi di media sosial ini seringkali mengabaikan aspek-aspek penting terkait kewajiban pajak dan jaminan sosial.

SH, meskipun dikenal sebagai sosok yang memiliki karier cemerlang di dunia olahraga, menjadi contoh bahwa kesuksesan yang ditampilkan ke publik tidaklah cukup jika kewajiban administratif yang mendasar tidak terpenuhi.

Peraturan terkait NPWP dan BPJS adalah bagian integral dari kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Fenomena ini membuka diskusi lebih luas tentang realitas di balik gaya hidup mewah. Banyak orang berlomba-lomba menunjukkan kekayaan dan prestasi, tetapi sering mengabaikan aspek legal yang harus dipenuhi.

Kasus SH memperlihatkan bahwa keberhasilan tidak hanya dinilai dari apa yang tampak di permukaan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Ini adalah pengingat bahwa dalam mengejar mimpi besar, aspek administrasi dan kewajiban hukum tidak boleh diabaikan—baik oleh para atlet, pengusaha, maupun masyarakat umum.

Bagi seorang atlet yang telah berlatih bertahun-tahun, kegagalan mengikuti PON karena urusan administrasi menjadi pukulan telak.

SH yang telah bekerja keras demi meraih mimpi, harus menerima kenyataan pahit bahwa ketidakpatuhan terhadap persyaratan administratif bisa merusak segalanya.

Mengapa kelengkapan administrasi, seperti NPWP, menjadi begitu penting?

Pertama, NPWP bukan hanya sekadar alat untuk memungut pajak, tetapi juga menjadi salah satu syarat dasar dalam berbagai transaksi resmi, mulai dari perbankan hingga jaminan sosial.