pattonfanatic.com

JAKARTA, - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana membentuk Komite Penanganan Hak Tagih Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk menggantikan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih BLBI (Satgas BLBI).

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pembentukan Komite BLBI tersebut merupakan salah satu rencana aksi dan extra effort untuk menagih aset negara dari obligor BLBI.

"Untuk itu extra effort dan rencana aksi yang kami bayangkan dan alokasikan Rp 10,25 miliar untuk pembentukan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI pengganti Satgas BLBI," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Baca juga: Target Belum Tercapai, Pemerintah Gelontorkan Rp 10,25 Miliar untuk Tagih Aset Obligor BLBI

"Melanjutkan upaya pembatasan keperdataan dan atau layanan publik serta pencegahan berpergian ke luar negeri; meningkatkan penelusuran informasi terkait debitur dan obligor dengan nilai yang kewajibannya besar; dan pelatihan peningkatan kemampuan asset tracing," kata dia

Terpisah, Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI I sekaligus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan, penggantian Satgas BLBI dengan Komite BLBI masih berupa usulan dan perlu dibahas dengan kementerian lainnya.

"Itu merupakan usul karena satgas kan sifatnya temporer. Tapi komite itu sendiri sedang dilihat, kita bersama-sama dengan kementerian terkait itu masih dibicarakan bentuknya," kata Rionald setelah rapat kerja.

Baca juga: Obligor BLBI Marimutu Sinivasan Ditangkap, Satgas: Terima Kasih Ditjen Imigrasi

Dia mengungkapkan, satgas hanya bersifat sementara alias tidak dapat berdiri dalam jangka waktu yang lama.

Untuk itu, pemerintah mengusulkan agar satgas diganti menjadi komite sehingga tidak perlu terus diperpanjang masa berlakunya seperti selama ini.

"Kalau secara formal kan Satgasnya berakhir keputusan formalnya Waktu itu diperpanjang kan sampai Desember 2024. Makanya kemudian kita mengusulkan dibentuk seperti komite tetap lah. Karena bagaimanapun juga kan negara tetap mempunyai tagihan kepada orang-orang ini," ucapnya.

Baca juga: Capaian Masih Jauh dari Target, Pemerintah Bakal Perpanjang Lagi Masa Tugas Satgas BLBI

Adapun Satgas BLBI telah dibentuk sejak 2021 seiring dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 pada 6 April 2021.

Pada Keppres tersebut, Satgas BLBI bertuhas sampai dengan 31 Desember 2023. Lalu diperpanjang masa tugasnya sampai Desember 2024.

Kemudian pemerintah berencanakan akan memperpanjang masa berlaku Satgas BLBI pada tahun depan lantaran realisasi pengumpulan aset dari obligor BLBI baru sebanyak Rp 38,88 triliun sedangkan targetnya mencapai Rp 110 triliun.

Kendati demikian, Rionald memastikan, dengan pembentukan komite untuk mengganti satgas, pemerintah masih akan terus megumpulkan utang obligor BLBI.

Baca juga: Profil Perusahaan Tommy Soeharto yang Disita Pemerintah di Kasus BLBI

"Harus dibedakan antara terjadinya pembentukan komite dengan tagihan negara. Jadi apapun itu nanti tagihan negara tetap ada. Jadi Satgas atau yang sedang kita usulkan misalkan komite ini, ini lebih kepada bentuknya. Tapi tagihan negara tetap ada. Tetap dong, kan yang namanya tagihan tetap tagihan," jelasnya.

Pemerintah sendiri telah menargetkan pengumpulan aset obligor BLBI sebanyak Rp 2 triliun pada 2025. Dengan rincian berupa PNBP sebesar Rp 500 miliar, penguasaan fisik sebesar Rp 500 miliar, dan penyitaan sebesar Rp 1 triliun.

"Makin ke sini kan kita menyisir yang kecil. Yang selama ini ada kan kita terus lakukan penagihan ya, kita tahu bahwa akhirnya untuk yang besar-besar yg kita lakukan adl penyitaan. Kalau soal casenya itu memang enggak mudah," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Perpanjang Masa Tugas Satgas BLBI hingga Desember 2024