Kemenkeu Telah Siapkan Ruang Anggaran untuk Kementerian dan Lembaga Baru Prabowo
JAKARTA, - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan ruang anggaran untuk untuk kementerian dan lembaga (K/L) baru di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono mengatakan, pihaknya telah mengkoordinasikan pembentukan kementerian dan lembaga baru dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), termasuk terkait anggaran.
"Itu semua sudah dikoordinasikan. Kemenkeu sudah koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian PAN RB. Dan itu sudah dilakukan supaya apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih atau presiden nanti akan bisa dilakukan secara anggaran," ujarnya kepada media di kantornya, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Dia mengungkapkan, Kemenkeu juga telah menerima masukan dari presiden terpilih Prabowo terkait anggaran pembentukan K/L baru.
Namun dia tidak dapat menjelaskan lebih lanjut karena masih menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
"Tentunya ada (masukan teknis dari Prabowo), tapi kan ini hal-hal karena prosesnya sedang berlanjut. Kalau nggak salah minggu depan DPR akan menentukan. Jadi kita tunggu saja ke situ, tapi tentunya bahasan-bahasan itu ada dan sudah dikoordinasikan," ucapnya.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar sekaligus Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendengar kabinet Prabowo-Gibran bakal diisi 44 menteri.
Adapun UU Kementerian Negara sedang direvisi DPR untuk menghapus batasan jumlah kementerian yang saat ini sebanyak 34.
"Maksudnya, karena nanti kebijakan kementerian, dari 34 menjadi 44 (menteri)," ujar Bamsoet di GOR DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Baca juga: Perdana, Wamenkeu Thomas Djiwandono Hadiri Konferensi Pers APBN
Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan, kemungkinan jumlah kursi menteri di kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka lebih dari 34.
Dia memperkirakan jumlah menteri Prabowo mencapai 44 orang.
"Jumlah pastinya berapa, belum. Tapi penambahan iya," ujar Zulhas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
"Ya mungkin sekitar itu (44)," kata dia.
Terkait PAN yang dikabarkan mendapat jatah lima menteri, Zulhas menyebut itu merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih.
"Wah itu terserah Presiden-lah. Itu hak prerogatif Bapak Presiden," ucap Zulhas.
Baca juga: Sri Mulyani Usul Formulasi Anggaran Pendidikan 20 Persen dari APBN Dikaji Ulang
Terkini Lainnya
- Era Suku Bunga Tinggi Berakhir, Harga Emas Bakal Kian "Berkilau"?
- Inovasi Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
- IHSG Berakhir di Zona Hijau, Rupiah Lesu di Pasar Spot
- RI Alami Deflasi Beruntun, Mendagri: Hanya Terjadi di Sektor Tertentu, Daya Beli Masyarakat Masih Kuat
- Diskursus Kualitas Pertamax Pertamina
- Rupiah Masih Tertekan, Dekati Rp 15.700 per Dollar AS
- Bank Artha Graha Fokus Dorong Digitalisasi Layanan Keuangan
- Jadi Waketum Kadin, Raffi Ahmad: Setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran Dilantik Sinergi Kita Akan Lebih Baik
- Aturan Kemasan Rokok Polos Disebut Bisa Sebabkan Efek Domino Negatif
- Bidik Potensi 15 BBTUD di Sulawesi, PGN Teken 2 MoU Pemanfaatan Gas Bumi Industri
- Pintu Perkuat Edukasi di Tengah Meningkatnya Minat Investor Kripto
- Raffi Ahmad Jadi Waketum Kadin, Anindya Bakrie: 76 Juta Followers-nya
- Susunan Kepengurusan Kadin Indonesia Periode 2024-2029, Ada Adik Prabowo dan Raffi Ahmad
- Seleksi PPPK 2024, BKN: Waspada Hoaks!
- BEI Buka Suara soal Rencana Listing Bank Muamalat
- IHSG Ditutup Turun Tipis, Rupiah Menguat
- Soal Potongan Gaji Pekerja untuk Dana Pensiun, Pengusaha: Tapera Saja Kita Tolak ...
- Bank Mandiri Hadir di Rumah123, Tawarkan Berbagai Aset Lelang dengan Harga Terjangkau
- Bukan soal Makan Bergizi Gratis, Ternyata Ini yang Dibicarakan Sri Mulyani dan Prabowo
- 20 Organisasi Industri Tembakau Desak Jokowi dan Prabowo Tak Setujui Standarisasi Kemasan Polos Rokok