pattonfanatic.com

JAKARTA, - Sejumlah risiko ekonomi makro membayangi tahun pertama kepemimpinan presiden terpilih, Prabowo Subianto. Risiko ini meliputi keberlanjutan fiskal pemerintah yang dihadapi lonjakan utang jatuh tempo serta potensi pelemahan daya beli imbas maraknya masyarakat kelas menengah yang "turun kelas".

Dari sisi fiskal, anggaran belanja pemerintah bakal dihadapi lonjakan pembayaran utang jatuh tempo. Berdasarkan data Kementerian Keuangan pada Juni 2024, nilai utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp 800,3 triliun pada 2025, melonjak dari 2024 sebesar Rp 434,29 triliun.

Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara mengatakan, untuk merespons kenaikan tersebut, pemerintah bakal menjaga laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap terjaga.

Baca juga: Utang Jatuh Tempo Menumpuk, DPR Ingatkan Potensi APBN Tekor di Tahun Pertama Prabowo-Gibran

Suahasil meyakini, mempertahankan pertumbuhan PDB riil pada 5 persen akan memastikan stabilitas dan mengurangi volatilitas jangka pendek, yang mengarah pada konsolidasi fiskal lebih lanjut dan peningkatan kesehatan anggaran. Hal ini disampaikannya dalam gelaran Investor Gathering yang diselenggarakan oleh BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS).

"Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengurangan risiko utang dengan mengurangi rasio utang dalam mata uang asing dan penggunaan natural hedging," kata dia, dalam keterangannya, Rabu (11/9/2024).

Namun, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah dihadapi oleh risiko penurunan daya beli. Pasalnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, setiap tahunnya jutaan masyarakat kelas menengah harus "turun kelas".

Merespons data tersebut, Suahasil mengklaim, selama 10 tahun terakhir pemerintah sebenarnya turut fokus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan orang dari kelompok yang berada di garis kemiskinan maupun rentan miskin.

"Menuju ke kelompok yang lebih tinggi seperti kelompok menuju kelas menengah dan kelas menengah," ujar Suahasil.

Sementara itu, Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo menilai, anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan tahun 2025 berfokus kepada kelancaran transisi. Dengan demikian, memungkinkan integrasi langsung antara inisiatif dan agenda penting pemerintah baru sembari memastikan keberlanjutan proyek-proyek utama.

"Jelas bahwa pemerintah menyadari tantangan yang dihadapi kelas menengah dan berkomitmen untuk mengatasinya. Bagi pemerintahan yang akan datang, kuncinya adalah berhasil meluncurkan program-program unggulan baru sambil mengelola kebijakan pajak yang memengaruhi kelas menengah dengan cermat," ucapnya.

Baca juga: Utang Jatuh Tempo Rp 3.745 Triliun, Ekonom: Imbangi dengan Kapasitas Penerimaan Negara!