pattonfanatic.com

JAKARTA, - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menargetkan, mayoritas atau 99,5 persen pekerja di Indonesia sudah terlindungi oleh jaminan sosial pada 2045.

Menurut Wapres, perlindungan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan manusia.

"Dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Saya berharap pada tahun pada 2045 nanti, 99,5 persen pekerja di Indonesia telah dapat terlindungi seluruhnya," ujar Wapres Ma'ruf saat memberikan sambutan pada acara Paritrana Awards 2024 yang digelar BPJS Kesehatan di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Berikan Multiplier Effect, Hilirisasi Industri Diharapkan Mampu Wujudkan Visi Indonesia Emas

Wapres menjelaskan, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

"Dalam upaya menuju Indonesia Emas 2045, salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai, yaitu pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan," tegas Ma'ruf.

Ia pun menekankan, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga penting diberikan kepada pekerja rentan.

Misalnya, petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya untuk menghadapi kondisi finansial darurat.

Oleh karenanya, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

"Terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Wapres.

Ia pun ingin memastikan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dimulai dengan melindungi pekerja yang berada di seluruh instansi pemerintah.

"Oleh karena itu, saya meminta kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk terus memastikan agar seluruh pekerja, termasuk pegawai non-ASN, kepala dan perangkat desa, hingga kader kemasyarakatan, dapat menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan," tegas Ma'ruf.

Baca juga: BPJS Watch: Program Jaminan Sosial Belum Sepenuhnya Dinikmati Pekerja Miskin