pattonfanatic.com

JAKARTA, - Rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Pertalite, dinilai perlu untuk dipertimbangkan kembali.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai, daya beli masyarakat saat ini sedang menunjukkan adanya tren pelemahan.

Salah satu tanda pelemahan daya beli ialah data indeks harga konsumen (IHK) yang mengalami deflasi secara bulanan (month to month/mtm) selama 4 bulan berturut-turut, yakni Mei - Juli 2024.

Baca juga: Kemenkeu Buka-bukaan Soal Risiko Kenaikan Utang Jatuh Tempo dan Susutnya Kelas Menengah

"Kita lihat bahwa yang namanya kelas menengah juga jumlahnya menurun," kata Esther, dalam diskusi virtual, Kamis (12/9/2024).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jutaan masyarakat tergolong kelas menengah memang tercatat "turun kelas" setiap tahunnya pada periode 2019-2024.

Tercatat jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019, 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023, dan 47,85 juta jiwa (17,13 persen) pada 2024.

Pada periode yang sama, jumlah masyarakat menuju kelas menengah bertambah setiap tahunnya.

Tercatat masyarakat menuju kelas menengah pada 2019 mencapai 128,85 juta jiwa (48,20 persen), 130,82 juta jiwa (48,17 persen) pada 2021, 134,93 juta jiwa (49,21 persen) pada 2022, 136,92 juta jiwa (49,47 persen) pada 2023, dan 137,50 juta jiwa (49,22 persen) pada 2024.

"Penciptaan lapangan pekerjaan itu lebih terbatas, dan kita lihat lagi kenaikan inflasi, itu ternyat tidak sebanding dengan keniakan upah," tutur Esther.

Dengan mempertimbangkan data-data tersebut, Esther bilang, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali wacana pembatasan Pertalite, yang justru berpotensi kian menekan daya beli masyarakat.

"Alangkah baiknya jika policy (pembatasan Pertalite) ini dipertimbangkan lagi," katanya.

Ia mengatakan, pembatasan pembelian Pertalite dapat menghemat anggaran belanja subsidi pemerintah di rentang Rp 14,21 triliun - Rp 34,24 triliun, tergantung skenario yang dilakukan pemerintah.

"Namun kalau kita cermati lagi ini akan berdampak penurunan daya beli masyarakat dan perekonomian akan semakin terkontraksi," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai Selasa (1/10/2024).

Rencana pembatasan BBM subsidi diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Penurunan Konsumsi Kelas Menengah Bisa Hambat Target Ekonomi Prabowo