Buru Para Pengemplang BLBI, Di Era Prabowo Bakal Ada Komite Khusus
JAKARTA, - Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dibentuk pada 2021 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021.
Namun, pemerintah berencana membentuk komite khusus untuk menggantikan Satagas BLBI pada tahun depan. Pasalnya, masa kerja Satgas BLBI akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Lantas seperti apa perjalanan Satgas BLBI selama ini? Berikut rangkumannya berdasarkan catatan .
Baca juga: Siapa Marimutu Sinivasan? Obligor Kakap BLBI yang Diduga Mau Kabur ke Malaysia
Latar Belakang Pembentukan Satgas BLBI
Pada 1997-1998, Indonesia mengalami krisis keuangan yang menyebabkan banyak bank mengalami kesulitan.
Kemudian, pemerintah dipaksa untuk melakukan penjaminan atau blanket guarantee kepada semua bank di Indonesia. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia (BI) menggelontorkan bantuan likuiditas kepada bank yang mengalami kesulitan.
Bantuan likuiditas itu dibiayai dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh pemerintah. Sampai saat ini, SUN masih dipegang oleh BI. Dalam situasi itu, banyak bank mengalami penutupan, penggabungan (merger), bahkan akuisisi.
Pemerintah merinci, setidaknya ada 48 obligor dan debitur yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada negara. Secara keseluruhan, besaran utang yang ditagih kepada para obligor dan debitur BLBI adalah senilai Rp 110,45 triliun.
Untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus BLBI dapat dibaca di sini
Dibentuk 2021
Dari kasus itulah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satgas BLBI untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI.
Dalam Keppres Nomor 6 Tahun 2021, Satgas BLBI dapat menagih hak negara yang berasal dari dana BLBI di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.
Adapun segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas BLIBI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat mengungkapkan, selama lima bulan pembentukannya, Satgas BLBI telah mengumpulkan uang milik negara hingga Rp 313,9 miliar dari obligor.
Obligor merupakan pemilik bank yang mendapat dana BLBI guna membantu bank agar tidak kolaps saat terjadi krisis moneter.
Terkini Lainnya
- Google Bakal Gunakan Tenaga Nuklir untuk Pengembangan Kecerdasan Buatan
- Reaksi Positif Pasar Setelah Kabinet Prabowo Terbentuk
- Perusahaan China-Korsel Bakal Bangun Pabrik Baterai Listrik di RI, Nilai Investasinya Rp 80 Triliun
- LRT Jabodebek Dilengkapi Alat Pendeteksi Kepadatan Penumpang
- [POPULER MONEY] Prabowo Panggil Sri Mulyani hingga Airlangga, Ini Harapan Pakar | Sri Mulyani Bakal Dibantu Tiga Wakil
- Izin Ekspor Pasir Laut Sedimen Sudah Dibuka, Kok Masih Sepi Peminat?
- Duduk Perkara Tudingan Pengusaha Sawit Ngemplang Pajak Rp 300 Triliun
- Daftar Kode Bank di Indonesia untuk Transfer Antarbank
- Cara Cetak Kartu Ujian SKD CPNS Kemenag 2024
- Sri Mulyani Dibantu Trio Suahasil, Tommy, dan Anggito, Bakal Emban Tugas Berat di Era Prabowo
- Pemerintahan Baru Punya "Pekerjaan Rumah" untuk Tingkatkan Inklusi Keuangan
- Ini Trio "Pendamping" Sri Mulyani yang Baru, Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu
- Cara Ganti Faskes BJPS secara Online Lewat HP
- Realisasi Investasi RI Capai Rp 1.261,4 Triliun, Disebut Sudah Lampaui Target Jokowi
- Impor Migas dan Non-migas Turun, Nilai Impor RI Pada September Jadi 18,82 Miliar Dollar AS
- Reaksi Positif Pasar Setelah Kabinet Prabowo Terbentuk
- Sri Mulyani Dibantu Trio Suahasil, Tommy, dan Anggito, Bakal Emban Tugas Berat di Era Prabowo
- Duduk Perkara Tudingan Pengusaha Sawit Ngemplang Pajak Rp 300 Triliun
- Izin Ekspor Pasir Laut Sedimen Sudah Dibuka, Kok Masih Sepi Peminat?
- Kelas Menengah Rentan Turun Kelas, Pembatasan Pertalite Perlu Dipertimbangkan
- 6 Jenis Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Penjabarannya
- Imbas Pemangkasan Bandara Internasional, Angkasa Pura Bikin Konsep Regionalisasi
- Wapres: Jaminan Sosial Penting Diberikan untuk Pekerja Rentan
- Indonesia Emas, Wapres Targetkan 99,5 Persen Pekerja Terlindungi Jaminan Sosial