Pemerintah Sebut Jumlah Calon Kelas Menengah Jadi "Gemuk"
JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, terjadi penumpukan jumlah calon kelas menengah (aspiring middle class) setelah jumlah kelas menengah (middle class) mengalami penurunan.
Hal itu disebabkan bertambahnya jumlah calon kelas menengah yang berasal dari kelas menengah yang turun kelas dan warga kelas bawah yang naik kelas. Muhadjir juga menyebut kondisi ini didukung angka kemiskinan yang turun.
"Angka kemiskinan kita juga turun. Itu berarti ada (warga) miskin yang naik ke aspiring middle class. Kemudian angka kemiskinan ekstrem kita juga sudah mendekati 0 (persen). 0,8 ya. Berarti juga ada miskin ekstrem yang sekarang juga naik (naik kelas)," jelas Muhadjir di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (12/9/2024).
Baca juga: Kelas Menengah Rentan Turun Kelas, Pembatasan Pertalite Perlu Dipertimbangkan
"Nah ini, terjadi penumpukan yaitu semacam bottle neck di kelas aspiring middle class," katanya.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir juga menjelaskan soal jumlah kelas menengah yang berkurang sebagaimana yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia menyebut, pengurangan terjadi karena mereka mengalami penurunan status menjadi golongan calon kelas menengah dan bukan naik menjadi golongan menengah ke atas.
Hal itu dinilai membuat masyarakat yang sebelumnya berstatus kelas menengah kini berubah menjadi calon kelas menengah.
Baca juga: Kemenkeu Buka-bukaan Soal Risiko Kenaikan Utang Jatuh Tempo dan Susutnya Kelas Menengah
Adapun berdasarkan data BPS, jumlah penduduk tergolong kelas menengah pada 2024 mencapai 47,85 juta jiwa. Jumlah masyarakat kelas menengah itu tercatat turun dari tahun 2023 yang mencapai 48,27 juta jiwa.
Diketahui, jumlah masyarakat kelas menengah tercatat terus menurun setiap tahunnya sejak 2019.
Jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019, lalu 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023, dan 47,85 juta jiwa (17,13 persen) pada 2024.
Baca juga: Penurunan Konsumsi Kelas Menengah Bisa Hambat Target Ekonomi Prabowo
Terkini Lainnya
- Bank Indonesia Pertahankan Suku Bunga Acuan, Ini Pertimbangannya
- Sri Mulyani Bakal Jadi Menkeu Lagi, Selesaikan Masalah Utang hingga Muluskan Anggaran Prabowo
- BPJS Kesehatan Buka Lowongan Kerja hingga 31 Oktober 2024, Simak Kualifikasinya
- 16 Aturan soal Wajib SNI Diluncurkan, Menperin Minta Segera Diterapkan
- Angkasa Pura Indonesia Siap Kelola Bandara IKN dengan Konsep "Multi Airport System"
- Amortisasi: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Bedanya dengan Depresiasi
- Kilas Balik Kala Sri Mulyani "Terpental" dari Posisi Menkeu di Era SBY
- Gandeng Kredivo, Bayar Tiket MRT Jakarta Bisa Pakai "Paylater"
- Mengenal Debit dan Kredit dalam Akuntansi: Pengertian dan Perbedaannya
- Buruh Ingatkan, Rencana Aturan Kemasan Rokok Polos Bisa Matikan Industri Tembakau Nasional
- Profil Amran Sulaiman, Menteri Kesayangan Prabowo yang Berpotensi Jadi Mentan Lagi
- Pada 2029, INTI Targetkan Bangun Pemantau Frekuensi Radio di 500 Titik
- Bakal Jadi Menteri Keuangan di Tiga Presiden Berbeda, Ini Profil Sri Mulyani
- Perkara Tak Mudah Dedolarisasi bagi China
- Era Prabowo-Gibran Segera Hadir, Airlangga Optimistis Keyakinan Investor Meningkat
- Catat, Ini Biaya Pasang Listrik Baru PLN sesuai Batas Daya Tahun 2024
- Bahlil Bantah Bos AirAsia: Enggak Benar Harga Avtur RI Termahal di ASEAN
- Ekonom soal Kriteria Menkeu Baru: Harus Berani Katakan Tidak Pada Prabowo-Gibran
- Rawan Jatuh ke Kemiskinan Ekstrem, 2,8 Juta Pekerja Rentan Sudah Dapat Jaminan Sosial
- Aturan Pembatasan Pembelian BBM Subsidi Masih Dibahas, Bahlil Minta Jangan Ada Spekulasi