pattonfanatic.com

Solusi Jangka Panjang Menaker Atasi Penurunan Kelas Menengah

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2024).
Lihat Foto

JAKARTA, - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah mengatakan, ada sejumlah solusi jangka panjang untuk mengatasi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.

Pertama, memperluas kesempatan kerja yang memanfaatkan masuknya berbagai investasi.

"Perluasan kesempatan kerja. Investasi masuk, kemudian memerlukan tenaga kerja," ujar Ida

"Kemudian dari sisi Kemnaker, menyiapkan skill dan kompetensinya agar dia (pekerja) bisa masuk di pasar kerja. Kemudian bagi mereka yang tidak ingin masuk ke pasar kerja menyiapkan mereka masuk pasar usaha," jelasnya.

Baca juga: Strategi Menaker Ida untuk Dongkrak Kelas Menengah Indonesia

Kedua, mendorong agar pendidikan vokasi (kejuruan) terus dilakukan. Sebagaimana diketahui, pendidikan vokasi bertujuan mengembangkan keterampilan praktis dan spesifik yang berfungsi memenuhi kebutuhan dunia kerja.

Menurut Ida, saat ini sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 yang mendukung revitalisasi pendidikan vokasi untuk penyiapan tenaga kerja.

"Kita dorong terus apa namanya, peningkatan kompetensi melalui balai-balai vokasi kita, ada Perpres Nomor 68 Tahun 2022 yang mendorong agar ada revitalisasi pendidikan vokasi. Agar mereka (calon tenaga kerja) benar-benar siap masuk pasar kerja dengan skill dan kompetensi yang kita siapkan," jelas Ida.

Baca juga: Ini 4 Solusi Kemenaker untuk Atasi Susutnya Kelas Menengah Indonesia

Sementara itu, untuk solusi jangka pendek, Ida memastikan agar para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapatkan jaminan sosial.

Jaminan tersebut bisa berupa dana dan pelatihan vokasi. Selain itu, kepada para pekerja yang tidak ingin kembali masuk ke dunia kerja, Kemenaker memberikan bantuan modal.

"Kami memberikan kesempatan untuk masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mereka sedari awal ingin menjadi pelaku usaha, ada program yang namanya tenaga kerja mandiri (TKM). Kita berikan perlindungan, kita berikan modal dan kita arahkan pasar kepada mereka," ungkap Ida.

Baca juga: Kemenaker: Kunci Utama Kelas Menengah Kuat adalah Kualitas SDM


Diberitakan sebelumnya, jumlah masyarakat yang tergolong kelas menengah terus mengalami penurunan sejak 2019.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019 dan 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021.

Kemudian pada 2022 penduduk kelas menengah tercatat turun menjadi 49,51 juta jiwa (18,06 persen).

Pada 2023, jumlah penduduk kelas menengah kembali turun menjadi 48,27 juta jiwa (17,44 persen).

Lalu pada 2024, penurunan kelas menengah kembali terjadi setelah BPS mencatat ada 47,85 juta jiwa penduduk kelas menengah (17,13 persen).

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat