pattonfanatic.com

JAKARTA, - Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewarisi permasalahan fiskal untuk pemerintahan berikutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan anak Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini diungkapkan dalam laporan Celios berjudul '10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo'.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, dalam laporan itu pihaknya menyoroti adanya tantangan fiskal yang akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran akibat pemerintahan Jokowi selama 2014-2024.

"Jokowi tidak hanya mewariskan anaknya tetapi juga kekacauan yang luar biasa dalam tata kelola fiskal di Indonesia," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Prediksi JP Morgan, Tahun Pertama Era Prabowo Ekonomi RI Masih Oke, Tumbuh Minimal 5 Persen

Permasalahan pertama, terjadinya stagnansi pertumbuhan ekonomi di level 5 persen. Padahal menurut Media Askar, seharusnya Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen.

Selama dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya sebesar 5,3 persen pada 2020 dan terendah minus 2,1 persen pada 2020 saat pandemi Covid-19.

"Melihat demografi kita hari ini dan pertumbuhan populasi, idealnya kita butuh pertumbuhan 6-7 persen dengan pendapatan perkapita harusnya di atas 10.000 dollar AS, tetapi hari ini itu tidak tercapai 10 tahun pemerintahan Jokowi," ungkapnya.

Stagnansi pertumbuhan ekonomi itu juga diikuti dengan defisit anggaran yang semakin lebar sebesar 171,82 persen dari Rp 226,69 triliun menjadi Rp 616,19 triliun.

Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) juga meningkat sebesar 58,42 persen dari 24,7 persen menjadi 39,13 persen.

"Kita sudah sampai di tahap yang sangat-sangat membahayakan di mana pembiayaan berasal dari utang belanja pegawai dan belanja barang masih mendominasi anggaran, sementara belanja modal yang berdampak langsung pada masyarakat justru sangat rendah," ucapnya.

Baca juga: Hilirisasi dan Menjaga Kelestarian Alam, Faktor Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi RI

Sementara itu, rasio pajak terhadap PDB justru turun 26,28 persen dari 13,7 persen menjadi 10,1 persen. Hal ini sebabkan oleh pendapatan negara yang turun di kala belanja meningkat yang kemudian ditambal dengan utang.

Bahkan dia menyebut, kebijakan pungutan pajak pada pemerintahan Jokowi lebih pro kepada kalangan atas.

Pasalnya, masyarakat kalangan menengah ke bawah dikenakan pajak, salah satunya pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik jadi 11 persen pada 2022. Sedangkan kalangan atas diberikan pengampunan pajak (tax holiday) yang bahkan pencapaiannya hanya 10 persen.

"Orang miskin yang dipajaki luar biasa tetapi orang kaya diberikan insentif gila-gilaan," kata Media.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Disebut Bisa Tumbuh 8 Persen dengan Cara Ini