pattonfanatic.com

JAKARTA, - Direktur Eksekutif Center of Economic and law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai bahwa utang jatuh tempo pemerintah yang mencapai Rp 800 triliun akan sulit dilunasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, utang tersebut banyak yang berbentuk surat berharga negara (SBN).

Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 30 April 2024, utang jatuh tempo tahun depan sebesar Rp 705,5 triliun dari SBN dan Rp 100,19 triliun dari utang pinjaman.

"Pak Prabowo dan Gibran akan menghadapi rata-rata utang jatuh tempo 2-3 tahun pertama sekitar Rp 700-800 triliun. Masalahnya sebagian besar utang itu berbentuk SBN," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis (12/9/2024).

Baca juga: Kepemimpinan Baru: Menghindari Jebakan Utang di Tengah Ambisi Politik

Dia mengungkapkan, utang yang berbentuk SBN lebih sulit dilakukan renegosiasi lantaran kreditur SBN bervariasi mulai dari lembaga keuangan, bank, rumah tangga, hingga investor asing yang tersebar di berbagai negara.

"Surat utang (dalam SBN) ini yang paling sulit dilakukan renegosiasi utang," kata dia.

Dengan demikian, pemerintah hanya dapat melunasi utang yang berbentuk pinjaman. Namun porsinya jauh lebih sedikit dari utang SBN.

Utang jatuh tempo inilah, yang dia sebut menjadi salah satu 'warisan' beban fiskal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pemerintahan Prabowo Subianto.

Mengutip laporan Celios berjudul '10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo', sejak Presiden Joko Widodo memimpin, pembiayaan utang meroket hingga 203,39 persen dari Rp 255,73 triliun pada 2014 menjadi Rp 775,87 triliun pada 2025.

Lonjakan utang ini salah satunya dikarenakan pemerintahan Jokowi memberikan prioritas bagi pembangunan proyek besar yang berpotensi membebani anggaran negara pada masa mendatang.

Adapun proyek infrastruktur yang dinilai cukup abisius dan kurang realistis ialah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anggaran infrastruktur tercatat meningkat hingga 52,94 persen dari Rp 256,11 triliun pada 2015 menjadi Rp 391,7 triliun pada 2023.10 Tren peningkatan anggaran infrastruktur terjadi selama 8 tahun terakhir dengan alokasi anggaran tertinggi pada 2021, pascapandemi, sebesar Rp 403,3 triliun.

Sementara itu, Celios juga melaporkan adanya peningkatan rasio utang terhadap PDB sebesar 58,42 persen dari 24,7 persen menjadi 39,13 persen. Dengan peningkatan tertinggi terjadi saat 2019 ke 2020 saat pandemi Covid-19 sebesar 30,46 persen.

Meski demikian, pemerintah mengklaim perekonomian dan utang negara masih aman karena merujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 ditetapkan batas maksimal rasio utang terhadap PDB sebesar 60 persen.

Baca juga: Kemenkeu Buka-bukaan Soal Risiko Kenaikan Utang Jatuh Tempo dan Susutnya Kelas Menengah