pattonfanatic.com

JAKARTA, - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenkomarves), Rachmat Kaimuddin mengatakan, penyediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap.

Menurut dia, penyediaan akan dilakukan di Jakarta terlebih dulu sebelum nantinya diperluas secara nasional hingga 2028.

"Penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada tahun 2028," ujar Rachmat dalam siaran pers Kemenkomarves, Jumat (13/9/2024).

Baca juga: Kemenko Marves: Kelas Atas Bakal Dilarang Manfaatkan Subsidi BBM

Rachmat mengungkapkan, saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan BBM rendah sulfur untuk mendukung rencana tersebut.

Sebagai informasi, pemerintah berencana meluncurkan BBM rendah sulfur dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan dengan mengurangi kadar sulfur pada BBM bersubsidi yang selama ini digunakan masyarakat. Sehingga kualitasnya akan lebih baik dan lebih bersih untuk mengatasi polusi.

"Kita mau lakukan lebih bersih kualitasnya. Lebih tinggi kualitasnya, lebih bersih. Oleh sebab itu, kita perlu support Pertamina," ujar Rachmat di Kantor Kemenkomarves, Kamis malam (12/9/2024).

Menurut Rachmat, kadar sulfur di dalam BBM subsidi nantinya agar diturunkan sesuai dengan standar Euro IV.

Untuk diketahui, saat ini kandungan sulfur BBM subsidi yang diproduksi Pertamina masih lebih tinggi dari standar tersebut.

Rachmat bilang, untuk produksi BBM rendah sulfur diperlukan ongkos yang lebih tinggi.

Meski begitu, ia memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Pertama, tidak ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Jadi sekali lagi, tidak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi. Yang ada adalah kita ingin perbaiki kualitasnya (BBM subsidi). Nah, tadi disebut, ongkosnya naik dong, (lalu) siapa yang bayar ? Karena kita enggak mau naikin harganya, berarti yang bayar adalah pemerintah, APBN," jelasnya.

Jika demikian, kata Rachmat, ada risiko besaran subsidi dan kompensasi BBM yang ditanggung APBN bisa ikut naik.

Sementara itu, di sisi lain subdisi dan kompensasi BBM saat ini disinyalir belum tepat sasaran. Sehingga pemerintah mengusulkan agar dilakukan penyaluran BBM subsidi secara lebih tepat sasaran sebagaimana yang sudah diterapkan pada solar.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Naik dan Akan Rilis Varian Baru BBM Rendah Sulfur

Untuk penerapan teknisnya, menurut Rachmat nantinya ada beberapa jenis kendaraan yang tidak bisa lagi membeli BBM subsidi rendah sulfur.

"Caranya seperti apa ? Mungkin ada beberapa jenis kendaraan yang tak lagi berhak membeli BBM subsidi," ungkap Rachmat.