Pelengseran Arsjad Rasjid sebagai Ketum Kadin: Kapitalisme Semu Masih Ada?
BERITA yang masih hangat baru-baru ini adalah penggantian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie lewat Munas Luar Biasa (Munaslub) Kadin.
Sebenarnya masa jabatan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin akan berakhir pada 2026.
Alasan diadakannya Munaslub tersebut karena desakan dari Kadin Daerah untuk mengganti Arsjad. Namun, tak jelas benar apa alasan sebenarnya.
Masyarakat dan para pengamat kemudian mengaitkan penggantian Arsjad dengan posisinya sebagai ketua tim sukses pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD saat Pilpres 2024 lalu. Sementara pemenang Pilpres 2024, yakni pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Arsjad lalu dianggap tak sejalan dengan pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo-Gibran.
Lembaga itu tentu harus menjalin hubungan yang kuat dengan pemerintahan selanjutnya.
"Kadin adalah mitra strategis pemerintah, jadi mudah-mudahan apa yang diputuskan tadi bisa membuat hubungan dengan pemerintah bisa makin baik," kata Anindya tak lama setelah diputuskan menang pemilihan (Cnnindonesia.com, 15/09/2024).
Namun, hal tersebut dibantah oleh beberapa tokoh Kadin antara lain Bambang Soesatyo- Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin- yang mengklaim digantinya Arsjad karena daerah membutuhkan ketua umum baru.
Syarat ini disebutkan dalam AD/ART. Penggantian ketua umum, imbuhnya, bisa dilakukan tanpa harus ada pelanggaran ketua umum yang sedang menjabat.
Penggantian Arsjad tersebut menurut berita juga merupakan tuntutan dari beberapa unsur pengurus Kadin Daerah.
Kapitalisme semu masih ada?
Melihat peristiwa tersebut, penulis jadi ingat buku yang dikarang Yoshihara Kunio berjudul The Rise of Erzats Capitalism in Southeast Asia (Bangkitnya Kapitalisme Semu di Asia Tenggara) yang diterbitkan Universitas Oxford tahun 1988.
Buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh LP3ES tahun 1990.
Buku terjemahannya sempat dilarang beredar di Indonesia oleh Mahkamah Agung karena dianggap mendiskreditkan Presiden Soeharto.
Buku tersebut merupakan riset Yoshihara Kunio terhadap Kapitalisme di beberapa negara Asia Tenggara antara lain Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Thailand.
Terkini Lainnya
- 16 Aturan soal Wajib SNI Diluncurkan, Menperin Minta Segera Diterapkan
- Angkasa Pura Indonesia Siap Kelola Bandara IKN dengan Konsep "Multi Airport System"
- Amortisasi: Pengertian, Tujuan, Jenis, dan Bedanya dengan Depresiasi
- Kilas Balik Kala Sri Mulyani "Terpental" dari Posisi Menkeu di Era SBY
- Gandeng Kredivo, Bayar Tiket MRT Jakarta Bisa Pakai "Paylater"
- Mengenal Debit dan Kredit dalam Akuntansi: Pengertian dan Perbedaannya
- Buruh Ingatkan, Rencana Aturan Kemasan Rokok Polos Bisa Matikan Industri Tembakau Nasional
- Profil Amran Sulaiman, Menteri Kesayangan Prabowo yang Berpotensi Jadi Mentan Lagi
- Pada 2029, INTI Targetkan Bangun Pemantau Frekuensi Radio di 500 Titik
- Bakal Jadi Menteri Keuangan di Tiga Presiden Berbeda, Ini Profil Sri Mulyani
- Perkara Tak Mudah Dedolarisasi bagi China
- Era Prabowo-Gibran Segera Hadir, Airlangga Optimistis Keyakinan Investor Meningkat
- Pertamina International Shipping Kembangkan Modul Digital untuk Pantau Biaya Operasional Kapal
- Ekspor Alas Kaki Tumbuh 64,5 Persen Selama 10 Tahun Pemerintahan Jokowi
- Ini Strategi Bos BTN Berantas Pungli di Proses KPR
- [POPULER MONEY] Daratan Singapura Makin Luas Berkat Pasir Indonesia | Kubu Arsjad Rasjid "Terusir" dari Kantor Kadin
- Lowongan Kerja KBRI Den Haag Belanda untuk D4, Ini Persyaratannya
- Cara Bayar Tilang Elektronik Lewat Tokopedia
- Cara Beli Tiket Tarif Khusus Go Show via Access by KAI
- Anindya Bakrie Jadi Ketum Kadin Indonesia, Menkumham Pastikan Keppres Baru Segera Terbit