Alasan Sri Mulyani Pernah Naikkan Tukin Kemenkeu Hampir 300 Persen

JAKARTA, - Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menceritakan bagaimana reformasi yang dilakukan terkait dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) pada awal kariernya di dalam Kementerian Keuangan pada 2005.
Hal tersebut diceritakan dalam peluncuran buku berjudul "No Limits Reformasi dengan Hati" pada Jumat (20/9/2024). Buku ini berisi tentang 20 tahun perjalanan karier Sri Mulyani di pemerintahan.
Ia menceritakan, kenaikan pendapatan ini juga dapat meminimalkan tindak korupsi dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Waktu itu, pada penawaran pertama terdapat tiga skenario yang disodorkan ke Sri Mulyani oleh para birokrat yaitu kenaikan 30 persen, 40 persen, dan 60 persen.
Baca juga: Kala Airlangga Berkelakar soal Sinyal Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan Lagi...
"Waktu dilihat ini nomial awal, jadi berapa ini, lha kalau cuma segini saya tidak bisa minta banyak kerja benar juga, wong gajinya dua minggu sudah habis. Waktu itu saya bilang, tidak mau, naiknya lebih gede lagi," ujar dia.
Setelah itu, akhirnya disodorkan tiga skenario yang baru yaitu peningkatan sebesar 100 persen, 200 persen, 300 persen. Dari skenario yang diajukan tersebut, Sri Mulyani memilih kenaikan tunjangan kinerja hampir mencapai 300 persen.
"Artinya yang sekarang banyak diaplikasikan di birokrasi yang lain. Tapi premisnya adalah kalau mereka kerja perutnya belum tenang, mikirin anaknya sekolah tidak cukup segala macam. Ya, you cannot expect," imbuh dia.
Keputusan tersebut tentu mengundang banyak komentar masyarakat, terutama terkait kekhawatiran apakah hal tersebut akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau tidak.
Namun ternyata, uang tersebut memang ada dalam anggaran setiap kementerian dalam bentuk honor rapat, kunjungan, atau pertemuan. Sebelumnya, untuk bisa mendapatkan gaji setara dengan kenaikan tukin tersebut, pejabat diduga harus pura-pura membuat rapat atau kunjungan untuk bisa mendapat amplop.
"Birokrat itu seharusnya decent dan respectable. Udah lah kalau cara gajinya normal ya behaviour-nya normal. Kalau kita kaya argometer taksi ya mereka jadi kaya tukang taksi kerjanya," terang dia.
Sri Mulyani bahkan membandingkan, ketika menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia dengan gelar doktor, gaji yang diterima lebih besar dibandingkan seorang Direktorat Jenderal Pajak.
"Ini Dirjen Pajak kerjaannya luar biasa berat lho ini, kalau peneliti ini kan bukannya terus gampang, tapi ya mestinya kalau mereka dapat sekian, Dirjen Pajak yang tanggung jawabnya menentukan republik segini ya harusnya diberi yang levelnya decent," ucap Sri Mulyani.
Baca juga: Kisah Sri Mulyani Hadapi Ancaman Krisis Keuangan akibat Dampak Pandemi Covid-19
Terkini Lainnya
- DPR Bakal Panggil Bahlil Lagi untuk Bahas Elpiji 3 Kg
- Kawasan IMIP Rumuskan ESG untuk Industri Nikel Berkelanjutan
- Sritex Bakal Kembali Ajukan PK, Menaker: Kita Pantau, yang Penting Produksi Jalan
- Polemik Elpiji 3 Kg, Pemerintah Minta Maaf
- Anggaran Dipotong, PNS BKN Dibolehkan Ngantor Cuma 3 Hari
- PM India Bakal Bertemu Trump, Mau Hindari Pengenaan Tarif Impor?
- DPR: Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kg Bentuk Kepedulian terhadap UMKM
- Wamenkeu Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Kurangi Layanan ke Masyarakat
- Ojol Tuntut Aturan THR, Kemenaker: Harapan Kami Perusahaan Juga Mendengarkan
- Jaga Harga Gabah, Pemerintah Tunda Bantuan Pangan sampai April
- Bukalapak Perkuat Pilar Bisnis Investasi lewat BMoney
- Gaji UMR Batam 2025, Tertinggi di Kepri Diikuti Bintan
- Program 3 Juta Rumah Bisa Atasi "Oversupply" Semen di Indonesia
- Balas Trump, China Terapkan Tarif 15 Persen untuk Barang Impor dari AS
- Terjerat Dugaan Fraud, eFishery Tunjuk FTI Consulting Jadi Manajemen Sementara
- Anggaran Dipotong, PNS BKN Dibolehkan Ngantor Cuma 3 Hari
- Kemenkop UKM Buka Lowongan Kerja hingga 26 September 2024, Simak Kualifikasinya
- BRI Insurance dan BRI Serahkan Klaim Asuransi ke Pedagang Pasar Kutoarjo Korban Kebakaran
- Naik Lagi Rp 12.000, Simak Harga Emas Antam Hari In Sabtu 21 September 2024
- Cara Ajukan Sanggah Hasil Administrasi CPNS lewat SSCASN
- EPS Resmi Buka Kantor di Jakarta, Siap Dukung Inklusi Keuangan Digital Tanah Air