pattonfanatic.com

BULAN depan, pascakabinet resmi diumumkan, Menteri Koperasi nampaknya perlu langsung tancap gas.

Bagaimana tidak, target yang dibebankan pada pundaknya sangat besar, yakni meningkatkan rasio volume usaha koperasi terhadap PDB sebesar kurang/lebih 1 persen dalam 5 tahun.

Target itu tercantum pada UU No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, di mana salah satu indikator pembangunan aspek produktivitas ekonomi adalah rasio volume usaha koperasi terhadap PDB. Targetnya meningkat 5 persen pada 2045.

Dengan baseline 1,1 persen pada 2025, artinya rata-rata per periode RPJMN harus meningkat 0,97 persen. Itu sama dengan rata-rata per tahun harus meningkat 0,19 persen.

Bila dirupiahkan, persentase itu nilainya kurang-lebih Rp 40 triliun per tahun dengan asumsi PDB berada pada kisaran Rp 20.000 triliun.

Bila hari ini volume usaha koperasi sebesar Rp 197 triliun (2023), maka tahun berikutnya harus meningkat menjadi Rp 237 triliun.

Namun perlu diperhatikan, proyeksi linier seperti itu secara rill tidak feasible. Sebab pemerintahan dengan kabinet baru butuh masa penyesuaian.

Menteri-menteri serta pejabat berwenang biasanya juga melakukan restrukturisasi. Mereka dituntut belajar cepat dalam tugas dan fungsi barunya.

Anggaplah itu semua memakan waktu 1-1,5 tahun, sampai kemudian kabinet beserta pejabat strukturalnya, benar-benar stabil. Sehingga saya bayangkan trayektorinya cenderung landai pada tahun pertama dan kedua, lalu mesin birokrasi mulai panas dan melaju kencang mulai tahun ketiga.

Double Track

Target besar di atas memberi harapan dan ruang besar bagi koperasi untuk berperan maksimal dalam perekonomian nasional. Tentu mengandaikan adanya kebijakan dan program dukungan Pemerintah sebagai enabler factor.

Target itu memiliki makna bahwa Pemerintah harus membuat affirmative action, bila tidak, nampaknya bakal sulit dicapai.

Afirmasi itu paling tidak pada sektor prioritas yang dinyatakan oleh Presiden, industri agromaritim (Asta Cita 3).

Pengembangan agromaritim dapat ditempuh melalui jalur ganda: industrialisasi atau hilirisasi (Asta Cita 5).

Pertama fokus pada upaya peningkatan volume produksi, yang kedua pada peningkatan nilai tambah produk.

Koperasi Indonesia sebagian telah menyelenggarakan industrialisasi dan sebagian lain hilirisasi. Itu baik, menandakan dua pendekatan itu bukan hal baru sama sekali. Yang perlu dilakukan adalah memperbesar skalanya.

Baik yang pertama maupun kedua menyaratkan pilar yang sama. Mengutip laporan Bank Dunia The Middle Income Trap (2024), ada tiga pilar untuk meningkatkan produktivitas ekonomi agar Indonesia tak terjebak menjadi negara berpendapatan menengah. Formulanya mereka sebut sebagai 3I: Investment, Infuse technology dan Innovation.

Pilar pertama, investasi dan teknologi. Dalam konteks itu Pemerintah perlu meningkatkan akses pendanaan bagi koperasi untuk mengadakan teknologi pendukung.

Pertanian butuh mekanisasi untuk ungkit produktivitas. Bukti nyatanya, pertanian Vietnam lebih tinggi produktivitasnya daripada Indonesia, padahal lahannya lebih luas Indonesia dari pada mereka (Katadata, 2017; Kementan, 2024).

Pada perikanan, kapal nelayan kita 90 persen hanya berkapasitas 10 GT, karenanya tak bisa melaut ke tengah samudera. Hasilnya, tangkapannya rendah, hanya 20 persen dari total tangkapan nasional (Napitupulu, 2022).

Karenanya, koperasi-koperasi perikanan harus miliki kapal-kapal di atas 50 GT dengan ditunjang cold storage kapasitas besar. Dengan alat produksi yang besar, nelayan kita bisa menangkap ikan lebih banyak.