Kemenko Perekonomian dan Surveyor Indonesia Matangkan Dasbor Nasional untuk Implementasi EUDR
JAKARTA, - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar rapat bersama delegasi Joint Task Force dalam rangka implementasi European Union Deforestation Regulation (EUDR).
Pertemuan ini membahas langkah-langkah konkret yang dilakukan Indonesia dalam mempersiapkan produk ekspor agar sesuai dengan kriteria non-deforestasi dan traceability, sesuai persyaratan yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk komoditas ekspor seperti kopi, kayu, karet, coklat, daging, kedelai, dan minyak kelapa sawit.
Pemerintah menyatakan, kedaulatan Indonesia akan tetap dipertahankan dalam proses ini.
Baca juga: HUT Ke-33, Surveyor Indonesia Rayakan Inovasi, Keberlanjutan, dan Identitas Perusahaan
Ilustrasi bendera Uni Eropa
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, mengungkapkan, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi standar internasional tanpa mengabaikan kepentingan nasional.
"Kami siap beradaptasi dengan EUDR sambil tetap menjaga kepentingan strategis kita," kata Eddy dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10/2024).
“Dalam hal ini Indonesia telah menyiapkan Dasbor Nasional sebagai jembatan komunikasi untuk competent authority di Uni Eropa di mana penunjukkan operator Dasbor Nasional akan diputuskan melalui Peraturan Presiden dan operasional National Dashboard yang ditunjuk adalah PT Surveyor Indonesia,” jelas Eddy.
Hal ini sesuai arahan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pengoperasian Dasbor Nasional ini akan dipersiapkan rancangan Perpres, di mana operator Dasbor Nasional adalah Surveyor Indonesia. Eddy menambahkan BPDPKS siap mendukung keputusan ini.
Baca juga: Surveyor Indonesia Lakukan Inovasi dan Rambah Sektor Energi Terbarukan
Uni Eropa menegaskan bahwa EUDR akan diterapkan tanpa penundaan, namun akan diikuti oleh skema transisi sebagai respons terhadap tekanan dari negara-negara produsen.
Terkini Lainnya
- Peringati Hari HAM, APRIL Group Tingkatkan Akses Kesehatan dan Pendidikan Anak-anak di Riau
- ATM Bersama Potongan Berapa?
- Bapanas: Perintah Presiden Prabowo, Petani-Nelayan Jangan Sampai Menderita karena Produk Tak Terserap
- Watsons Tebar Promo 12.12, Ada Diskon hingga 70 Persen dan Voucher Rp 120.000
- Waspada Penipuan dengan Modus Jual Murah Emas Antam
- Asosiasi Logistik Dukung Kenaikan UMP 2025: Bisa Sejahterakan Pekerja
- Mengenal Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Perhitungannya
- Usai Merger dengan XL Axiata, Saham FREN akan "Delisting" dari Bursa
- Penuhi Aturan "Free Float", Bank JTrust Bakal Rights Issue Tahun Depan
- Semarakkan Harbolnas 12.12, Telkom Beri Diskon Biaya Berlangganan Indibiz untuk UKM
- Kian Panjangnya Rentetan BPR "Gulung Tikar" pada 2024
- Bandara Dhoho Kediri Siap Layani Penerbangan Umrah pada Kuartal I 2025
- Apakah Tarik Tunai di ATM Bersama Kena Biaya?
- Berapa Biaya Tarik Tunai di ATM Bersama?
- Mentan Amran Pastikan Pupuk Subsidi Tersedia dari Sabang sampai Merauke mulai 1 Januari 2025
- Mengenal Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Perhitungannya
- SMDD 2024, Menkominfo Apresiasi Sinar Mas yang Dorong Percepatan Transformasi Digital Nasional
- Pogram 3 Juta Rumah Prabowo, Bagaimana Dampaknya ke BTN?
- Digemari di Mesir, Ekspor Kulkas Produksi Indonesia Naik 87,8 Persen
- Deflasi September 2024 Lebih Dalam, Disumbang Penurunan Harga BBM
- Menteri KKP Lepas Ekspor Perdana Ikan Tuna ke Kanada