Oknum Kepala Daerah Akali Data Inflasi, Bos BPS: Kami Jaga Independensi
JAKARTA, - Badan Pusat Statistik (BPS) buka suara terkait adanya oknum kepala daerah yang memanipulasi data inflasi daerah sehingga ada kemungkinan realisasi inflasi yang rutin dirilis BPS menjadi tidak akurat.
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data inflasi yang dirilis pihaknya dapat dipertanggungjawabkan.
Pasalnya, BPS menggunakan metodologi khusus dalam mengumpulkan dan mengolah data inflasi seluruh daerah di Indonesia. Metodologi ini mengacu pada standar internasional.
Baca juga: Inflasi Tahunan September 2024 Diprediksi Turun
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti saat ditemui di Gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (4/3/2024).Dia juga dapat menjamin data yang dikumpulkan dan diolah oleh BPS tidak diintervensi pihak lain sehingga dapat dipertanggungjawabkan independensinya.
"Kami dapat sampaikan untuk mengukur dan menentukan sampling pengambilan data harga di daerah juga kami menggunakan metode tertentu yang sudah sesuai kaidah metodologi statistik," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Selasa (1/1/2024).
Selain itu, setiap proses pengumpulan data baik saat survei di lapangan maupun saat mengolah data, BPS memiliki penjamin kualitas sehingga tidak mudah untuk dimanipulasi.
Sebab BPS memiliki metode dan target responden survei sendiri. Bahkan untuk pemilihan waktu dan lokasi pasar untuk pengumpulan data inflasi, BPS mengacu pada pedoman standar internasional dan penjamin kualitas data.
Baca juga: Mendagri Tito Blak-blakan Modus Kepala Daerah Akali Data Inflasi BPS
"Yang jelas, kami sampai detik ini kami BPS bisa menjaga independensi kami," tegasnya.
Sementara terkait pasar murah yang diduga menjadi modus oknum pejabat memanipulasi data inflasi, menurutnya, itu merupakan hal yang wajar karena menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga inflasi agar terkendali.
Terkini Lainnya
- Program Electrifying Agriculture PLN: Bantu Petani Hemat Biaya dan Tingkatkan Produksi
- Kadin Ungkap Rencana Lawatan Prabowo ke India Akhir Januari, Ini Agendanya
- 10 Kereta Api Terlaris di Tahun 2024, Ini Daftar KA dan Rutenya
- Airlangga Minta Kurator dan Perbankan Duduk Bersama untuk Bicarakan Nasib Sritex
- Update Jadwal PPPK 2024 Tahap 2 Terbaru
- Siap-siap Cuan dari Dividen Bank, Mana yang Paling Menguntungkan?
- BP Bakal PHK 4.700 Karyawan Tahun Ini
- Menakar Untung Rugi Cukai Minuman Berpemanis bagi Pengusaha
- Berapa Gaji PPPK Paruh Waktu 2025? Ini Rinciannya di Setiap Provinsi
- Balai Yasa Manggarai KAI Modifikasi 72 Kereta New Generation, Ini Penampakan Kursi Barunya
- Prabowo: Rakyat Butuh Kemakmuran, Kemakmuran Dipimpin Oleh Pengusaha
- Prabowo: Kita Akan Investasi Besar-besaran Tahun ini...
- Optimisme Industri Kelapa Indonesia
- BSI Prediksi Dana Tabungan Haji Tembus Rp 20 Triliun pada 2025
- Promo Spesial Ulang Tahun Elex Media di Gramedia, Diskon sampai Rp 40.000
- BP Bakal PHK 4.700 Karyawan Tahun Ini
- Bumiputera Kembali Jalankan Bisnis, OJK Sebut Target Penyehatan Belum Tercapai
- IHT Dipandang Bisa Terpukul PP Kesehatan hingga RPMK Tembakau
- Kementan Gandeng PLN Kembangkan Sistem Biomassa, Manfaatkan 46 PLTU
- IHSG " Rebound" Ke Level Psikologis 7.600, Rupiah Lanjutkan Tren Pelemahan
- Kemenko Perekonomian dan Surveyor Indonesia Matangkan Dasbor Nasional untuk Implementasi EUDR