Dapat Anggaran Terbatas, Menhub: Kami Tidak Pernah Komplain ke Kemenkeu...
JAKARTA, - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tak menampik bahwa kementeriannya sedikit kesulitan untuk mengerjakan kebutuhan prioritasnya lantaran anggaran terbatas.
Dia bilang, permintaan anggaran biasanya ada dalam pagu anggaran indikatif yang dibahas bersama DPR.
Menhub Budi menyebutkan biasanya pagu anggaran indikatif yang disetujui oleh DPR rata-rata hanya 30 persen dari permintaan.
Meski demikian dia menyatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan salah satu kementerian yang tidak pernah mengeluh akan keterbatasan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami adalah salah satu kementerian yang tidak pernah komplen ke Kemenkeu dan karena kita tahu bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) sulit mengaturnya dan tentunya kita bikin skema prioritas tentang mana yang penting untuk mengelola prioritas kebutuhan dengan terbatasnya anggaran,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Baca juga: Anggaran Kementerian BUMN Tetap tapi Target Dividen Naik, Erick Thohir: Mungkin Ini Cobaan Buat Kami
Lebih lanjut Menhub Budi mengatakan, agar program kerja Kemenhub tetap berjalan di tengah anggaran yang terbatas, pihaknya melakukan kreatif financing. Dia menjelaskan, kreatif financing sendiri merupakan bagaimana upaya mereka untuk mengkreasikan anggaran-anggaran yang ada tidak terbatas dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Yakni dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan aset yang lain bagaimana mendapatkan finance dari dalam dan luar negeri. Itu denan melakukan road show ke Korea, Jepang dan terakhir ke Uni Eropa ke China dan itulah jadinya namanya MRT,” jelas Menhub Budi.
Untuk diketahui, di tahun 2025 saja meski Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran menjadi Rp 31,45 trliun, anggaran tersebut dinilai belum memenuhi seluruh kebutuhan prioritas yang ada dalam kementeriannya.
“Angka ini masih belum memenuhi kebutuhan prioritas kami meski demikian kami akan tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan mengoptimalkan anggaran di masing-masing direktorat jenderal,” ujarnya saat Raker dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Baca juga: Sri Mulyani Temui Prabowo, Alokasi Anggaran Kementerian dan Lembaga Naik
Terkini Lainnya
- Nasib Siapa Saja yang Bisa Beli BBM Subsidi Kini Ada di Tangan BPS
- Modal Asing Akhirnya Kembali Masuk ke Indonesia
- Ciri-ciri Rekening yang Rentan Dipakai untuk Tindak Kriminal Menurut OJK
- AlloFresh Hadirkan 4 Fitur dan Diskon untuk Mudahkan Belanja Online
- Serangan Siber Mengintai, Lindungi Data Perusahaan dengan Penggunaan Peranti yang Tepat
- UMP Sumut 2025 Naik Jadi Rp 2,9 Juta Berlaku 1 Januari
- Pendaftaran Mudik Gratis Nataru Kemenhub Dibuka, Ini Cara Daftarnya
- WeNetwork Dorong Transformasi Kepemimpinan untuk Indonesia Emas
- Pupuk Kaltim Dukung Pelestarian Ekosistem Perairan
- OJK: Penerapan Asuransi Wajib Kendaraan Bermotor Masih Tunggu Peraturan Pemerintah
- Vietnam Turunkan PPN Jadi 8 Persen, Menko Airlangga: Beda Negara, Beda Kebijakan...
- Periode Libur Nataru, Pelabuhan Penyeberangan Terapkan Skema Khusus
- OJK Sebut PPN 12 Persen Bakal Pengaruhi Daya Beli Masyarakat
- Nikmati Gaya Hidup Lebih Mudah, Ini Cara Apply Kartu Kredit Online lewat myBCA
- Digempur Risiko Geopolitik Global, OJK: Sektor Jasa Keuangan Stabil
- BTN Buka Lowongan Kerja hingga 6 Oktober 2024, Simak Kualifikasinya
- Blibli dan Grab Kenalkan "Green Delivery," Prioritaskan Kendaraan Ramah Lingkungan
- Pengembangan Biomassa untuk PLTU Kini Dikembangkan di 3 Daerah
- BBM Indonesia Terkotor di Asia Tenggara, jadi Biang Kerok Polusi Udara
- Anggota DPR Baru Diharap Tak Lupakan Pembahasan RUU EBET