pattonfanatic.com

JAKARTA, - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyinggung soal kendala yang dialami pemerintah saat akan merekrut talenta digital sebagai abdi negara.

Salah satunya karena besaran gaji untuk para talenta digital bisa sangat tinggi sehingga tidak terjangkau dengan kisaran gaji pegawai negara sipil (PNS).

"Jadi untuk mengangkat talenta digital itu enggak cukup dengan gaji PNS. Maka kita belajar di negara lain, ini perlu govtech (government technology)," ujar Anas dalam sambutannya di acara SAKIP Award 2024 di Jakarta Selatan, Rabu (3/10/2024).

"Dan ini enggak bisa dengan gaji kita. Ternyata gajinya untuk talenta digital ada yang Rp 50 juta bahkan Rp 100 juta. Lebih gede dari gaji menteri," lanjutnya.

Baca juga: Jalin Kolaborasi, Grup GoTo, TikTok, dan UGM Hadirkan Pusat Pengembangan Talenta Digital Indonesia

Persoalan gaji untuk talenta digital ini menurut Anas juga menjadi persoalan dalam membereskan birokrasi.

Anas mengungkapkan, pemerintah sebelumnya sudah berhasil merapikan birokrasi pusat hingga daerah.

Namun, untuk penataan talenta digital ternyata belum semuanya bisa terakomodasi.

"Talenta digital yang direkrut ternyata enggak bisa semua keangkut. Karena angkanya (gaji) enggak ketemu. Karena BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) enggak mau ngeluarin angka yang agak enggak sesuai," tutur mantan Bupati Banyuwangi itu.

Baca juga: [POPULER MONEY] Menpan-RB Siapkan Skema Batasi Jumlah Tenaga Honorer Titipan| Deflasi dalam 5 Bulan, Tanda Daya Beli Masyarakat Melemah?

Namun, meski memerlukan biaya tinggi, menurutnya rekrutmen talenta digital tetap dibutuhkan karena bisa memberi dampak yang besar kepada administrasi publik dan pelayanan masyarakat.

Oleh karenanya, pemerintah Indonesia belajar dari sejumlah negara terlebih dulu sebelum menerapkan kebijakan untuk talenta digital.

Anas mengungkapkan, negara-negara dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi baik, rata-rata memiliki capaian kinerja yang baik.

Misalnya untuk kemudahan berusaha atau mengawasi potensi korupsi.

"Kita melihat negara-negara yang elektronik government-nya rangkingnya terbaik di dunia itu persepsi korupsinya bagus, indeks kebahagiaan-nya bagus, tingkat kemudahan berusaha juga bagus jadi kalau SPBE bagus atau pasti (pelayanan publik) bagus," tambahnya.

Baca juga: Pemindahan ASN ke IKN, Menpan RB: Aksesnya Masih Berdebu, Presiden Minta Lebih Disempurnakan...