Kadin Indonesia Tunggu Arahan Pemerintahan Prabowo Soal Jadwal Pelaksanaan Munas Selanjutnya
JAKARTA, - Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Yukki N Hanafi mengatakan, Kadin Indonesia menunggu arahan pemerintah soal kepastian waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Kadin.
Pelaksanaan Munas IX tersebut sudah disepakati oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pertemuan beberapa waktu lalu.
Dalam kesepakatan ditegaskan bahwa Munas Kadin selanjutnya digelar setelah Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2024) siang."Beberapa waktu lalu, sesuai dengan surat kesepakatan antara Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Arsjad Rasjid dan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, maka Kadin Indonesia akan melaksanakan musyawarah nasional setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, dengan menunggu arahan dari pemerintah untuk waktu pelaksanaan," ujar Yukki dalam video yang diterima , Sabtu (5/10/2024).
Yukki menjelaskan, sebagai organisasi yang sah sesuai hukum dan tegak turus taat pada Undang-undang (UU) Kadin nomor 1 tahun 1987 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 tahun 2022 serta peraturan organisasi Kadin Indonesia sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah agar memastikan pelaksanaan munas mendatang dapat mengakomodasi aspirasi dari Kadin provinsi, asosiasi yang menjadi anggota luar biasa Kadin Indonesia, dan seluruh anggota.
Persiapan itu sudah digelar pada Kamis (3/10/2024) dengan dihadiri oleh 497 peserta secara langsung dan secara daring.
Dalam kesempatan itu, sebanyak 149 perwakilan anggota luar biasa Kadin Indonesia juga ikut hadir.
Baca juga: Kadin Kubu Arsjad Akan Tetap Lanjutkan Langkah Hukum jika Kesepakatan Tak Dilaksanakan
Terkini Lainnya
- Dorong Kebiasaan Menabung, UOB Gelar Program Savings Week
- Istana Sebut Prabowo Belum Bahas Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara
- Perjanjian ICA-CEPA Selesai, Mendag Budi Sebut Akses Masuk Sawit ke Kanada Lebih Mudah
- Rayakan HUT Ke-34, JNE Bawa Semangat Melesat Sat Set
- Soal Kementerian Penerimaan Negara, Kemenko Perekonomian: Itu Domainnya Kemenkeu
- Elnusa Pastikan Pasokan Elpiji Lancar Jelang Natal dan Tahun Baru
- ICA-CEPA dengan Kanada Rampung secara Substantif, Ini Keuntungannya bagi RI
- AirAsia Akan Turunkan Harga Tiket Pesawat 10 Persen
- 3 Pekerjaan "Entry-Level" dengan Potensi Penghasilan 100.000 Dollar AS
- Soal Proyek Gasifikasi Batu Bara Pengganti LPG, PTBA Tunggu Penugasan Pemerintah
- Menteri KP Targetkan Ikan Nila Karawang Jadi Sumber Protein Makan Bergizi Gratis
- Banggar DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 5 Triliun untuk 7 Kemenko
- PMI Manufaktur Kontraksi 5 Bulan Berturut-turut, Kemenperin: Kami Tidak Heran...
- Emisi Gas Rumah Kaca Industri Terus Naik, Menperin: Penggunaan Energi Penyumbang Terbanyak
- Mentan Hentikan Sementara Impor Daging Domba, Ini Alasannya
- Istana Sebut Prabowo Belum Bahas Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara
- TNI Naik Pangkat Setiap Berapa Tahun dan Apa Saja Syaratnya?
- OJK Sebut Paylater Bikin Anak Muda Kebanyakan Utang
- Industri Otomotif Tunjukkan Tren Positif, Menperin: Potensinya Masih Terbuka Luas
- Nominal Gaji TNI dan Tunjangannya, Tamtama sampai Jenderal Update 2024
- Ungguli 12 Negara, KAI Commuter Raih Penghargaan Bergengsi di APQO Meksiko 2024