pattonfanatic.com

JAKARTA, - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyerahkan barang milik negara (BMN) senilai Rp 19,26 triliun sepanjang tahun 2024 kepada kementerian dan lembaga (K/L), pemerintah daerah (pemda), hingga perguruan tinggi.

Rinciannya, BMN senilai Rp 5,98 triliun diserahkan kepada K/L lain dan BMN senilai Rp 13,36 triliun diserahkan kepada pemda, yayasan, dan perguruan tinggi.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, selama 10 tahun ini pihaknya telah melakukan serah terima BMN senilai Rp 374,65 triliun.

"Pada tahun ini Kementerian PUPR kembali melaksanakan serah terima BMN. Tentu ini adalah BMN yang telah kita selesaikan proses administrasinya dengan Kementerian Keuangan. Besaran yang akan kita lakukan penyerahan hari ini mencapai Rp 19,26 triliun," ujarnya saat acara serah terima BMN di kantornya, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Baca juga: Kementerian PUPR Serahkan BMN Senilai Rp 19,26 Triliun, Ini Rinciannya

Dia pun merincikan BMN yang diserahterimakan dari setiap Direktorat Jenderal (Ditjen) di Kementerian PUPR.

BMN dari Ditjen Sumber Daya Air berupa bangunan radar cuaca dan sistem perangkatnya, dan bangunan gedung kantor senilai Rp 113,99 miliar atau

Kemudian BMN dari Ditjen Bina Marga berupa downgrade jalan nasional kolektor, arteri, hasil pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah (IJD) dan jembatan gantung senilai Rp 2,79 triliun.

BMN dari Ditjen Cipta Karya berupa jaringan air minum, pembangunan TPA, Rehabilitasi Bangunan Sekolah dan Pasar, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan peningkatan kualitas permukiman kumuh senilai Rp 9,53 triliun.

Terakhir, Ditjen Perumahan berupa rumah susun, rumah khusus, PSU Jalan, dan meubelair senilai Rp 6,82 triliun.

"Dengan demikian dari seluruh bmn yang diserahkan lebih dari 84 persen mencakup bidang Cipta Karya dan perumahan," ucapnya.

Baca juga: Diisukan Jadi Menkeu Selanjutnya, Ini Kata Menkes Budi Gunadi Sadikin

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, penyerahterimaan BMN ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara.

Dengan diserahterimakan ke K/L atau institusi lain, artinya Kementerian PUPR berupaya memastikan barang yang dibeli menggunakan APBN dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

"Ini adalah sebuah contoh pengelolaan keuangan negara yang transparan akuntabel ini adalah pondasi apa yang disebut tata kelola yang saya harapkan akan menjadi sebuah standar bagi Indonesia terus menjaga tata kelola yang baik dan akuntabel serta transparan," kata Sri Mulyani.

Bendahara Negara itu juga berpesan bagi K/L dan institusi lain yang menerima BMN dari Kementerian PUPR, mereka diminta untuk memelihara dan memanfaatkan BMN tersebut sebaik mungkin.

"Jadi aset itu adalah bukan sesuatu barang yang dipindahtangankan dan kemudian didiamkan tapi kita jaga bersama kita memanfaatkan secara proper dan kemudian bisa memberikan juga manfaat bagi masyarakat sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi secara lebih baik," tuturnya.