Topang Pendapatan Kelas Menengah, Kebijakan untuk Ojol Harus Dirumuskan dengan Tepat
JAKARTA, - Pemerintah diminta berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait ojek online (ojol) sehingga industri ini dapat berkembang dan terus memberikan kontribusi positif.
Terlebih, ojol saat ini sangat membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakan perekonomian.
“Pemerintah perlu berterima kasih kepada industri ini karena turut memberikan kontribusi besar pada PDB, oleh karenanya perlu ada regulasi khusus. Namun harus diatur dengan hati-hati, karena kita harus jaga industrinya tetap tumbuh,” ujar Muhammad Hanif Dhakiri, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan topik "Menavigasi Keberlanjutan Pekerja Gig di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya, dikutip dari Kontan, Jumat (11/10/2024).
Baca juga: Aturan Ojol Dapat Jaminan Sosial Sedang Disiapkan, Pemerintah Kaji Status Mitra
Untuk itu ia menekankan bahwa dalam membuat regulasi, pemerintah jangan selalu mengambil jalan pintas dengan membebankan seluruh tanggung jawab kepada perusahaan aplikator.
Sebab, menurutnya negara juga perlu hadir dan berkontribusi terhadap kesejahteraan ojol.
"Kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah, bukan kewajiban perusahaan. Pemerintah harus terlibat dalam arti yang sebenar-benarnya. Mulai dari akes pelatihan, akses jaminan sosial dan lainnya, kalau perlu kasih subsidi. Pekerja formal iuran jaminan sosialnya ditanggung perusahaan, lalu kalau pekerja gig, siapa? Pemerintah harus berkontribusi juga, jangan hanya memaksa platform atau pekerja yang bayar. Kalau saya ditanya siapa yang bertanggung jawab untuk jamsos? Saya bilang pemerintah, karena konstitusi bilang begitu,” tegas Hanif.
Oleh karenanya, lanjut Hanif, pelatihan yang diberikan pemerintah kepada ojol tidak hanya pada pelatihan berkendara, melainkan juga pada peningkatan keahlian.
Baca juga: Gojek Tutup Bisnis Ojol di Vietnam, Kalah Saing?
“Aksesnya bukan pelatihan berkendara, tapi pelatihan untuk bisa naik kelas, dianggap sebagai wirausahawan, sehingga bisa bangun entitas bisnis yang bagus,” tambahnya.
Terkini Lainnya
- Jadwal KA BIAS Solo-Madiun (PP)
- Sekilas Mengenal Danantara, "Superholding" BUMN Baru yang Bakal Kelola Aset "Jumbo" Rp 9.480 Triliun
- Jurus Lo Kheng Hong Berburu "Cuan" dari Pasar Modal
- Jika Suku Cadang Pesawat Bebas Bea Impor, Apakah Harga Tiket Bisa Turun?
- Profil Djoko Siswanto, Kepala SKK Migas Pengganti Dwi Soetjipto
- Apindo Khawatir Kemenangan Trump di Pilpres AS Berdampak Pada Dunia Usaha Indonesia
- Trump Menang Pilpres AS 2024, Rupiah Berpotensi Tembus Rp 16.000
- Pertamina Bidik Perluasan Bisnis Energi Hijau ke Timur Tengah
- Rusdi Kirana Dikabarkan Bakal Jadi Dirut Garuda? Ini Respons Erick Thohir
- [POPULER MONEY] Danantara Bakal Kelola Aset Rp 9.480 T | Imbas Trump Menang, Kekayaan Elon Musk Naik Rp 328,4 T
- Erick Thohir Sebut Divestasi Saham Freeport Harus Ekstra Hati-hati
- Erick Thohir Setuju Bulog Tak Lagi BUMN, Sudah Dibicarakan dengan Prabowo
- Tiket Kereta Api Natal dan Tahun Baru 2025 Sudah Dijual, Cek Sekarang!
- Cara Tutup Akun Lazada PayLater dan Syaratnya
- Harga Bitcoin Kembali Sentuh Rekor Tertinggi, Hasil Pilpres AS Jadi Penopang
- Rusdi Kirana Dikabarkan Bakal Jadi Dirut Garuda? Ini Respons Erick Thohir
- Anak Usaha BPKH Kelola Lima Hotel di Arab Saudi
- Rajawali Nusindo Jajaki Kerja Sama Perdagangan Pangan dan Non Pangan dengan Papua Nugini
- Prabowo Mau Kementerian BUMN Diubah Jadi Mirip Temasek Singapura
- Kantor Pusat Bank Mandiri Jadi Gedung dengan Manajemen Energi Terbaik
- 2 Kapal Singapura Tepergok Curi Pasir Laut di Batam