pattonfanatic.com

Sri Mulyani Bakal Jadi Menkeu Lagi, Selesaikan Masalah Utang hingga Muluskan Anggaran Prabowo

Sri Mulyani dipanggil Prabowo.
Lihat Foto

JAKARTA, - Sejumlah pakar memberikan tanggapan mengenai pemilihan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Penunjukan ini dianggap penting, terutama karena Sri Mulyani akan didampingi oleh tiga Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu, yang ditugaskan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Lantas seperti apa analisa para pakar terkait pilihan Prabowo ini?

Selesaikan Masalah Utang

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai penunjukan Sri Mulyani sebagai Menkeu merupakan langkah strategis bagi Prabowo Subianto untuk menyelesaikan masalah utang dan bunga utang yang membebani anggaran.

Berdasarkan catatan , pemerintah harus membayar utang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun dan telah mengalokasikan sekitar Rp 552,9 triliun untuk membayar bunga utang pada 2025.

"Prabowo terindikasi membutuhkan Sri Mulyani untuk menyelesaikan masalah utang jatuh tempo dan bunga utang yang tinggi di 2025-2029. Karena SMI yang menyetujui utang, maka dia harus bantu dan bertanggung jawab juga soal masalah utang ini," ujarnya kepada , Selasa (15/10/2024).

Sri Mulyani, yang memiliki pengalaman selama 13 tahun sebagai Menkeu, terbukti mampu menekan defisit APBN pasca pandemi Covid-19 di bawah 3 persen.

Hal ini menunjukkan komitmennya terhadap disiplin fiskal yang diperlukan untuk mendukung program-program prioritas Prabowo yang membutuhkan anggaran besar.

Selain itu, Sri Mulyani juga memiliki kedekatan dengan lembaga kredit multilateral seperti Bank Dunia (World Bank) yang akan memudahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan mitra keuangan global.

Meskipun demikian, Bhima mengingatkan bahwa Sri Mulyani harus mengerek rasio pajak untuk mencapai target Prabowo sebesar 23 persen, di tengah penurunan rasio pajak yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo.

Kenaikan rasio pajak ini diperlukan untuk mencapai target Prabowo lainnya yakni pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Sementara Celios mencatat, rasio pajak mengalami penurnan sekitar 26, 28 persen selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dimana rasio pajak terhadap Produk Domestrik Bruto (PDB) anjlok dari 13,7 persen menjadi 10,1 persen.

"Di sinilah PR berat Sri Mulyani bagaimana dorong penerimaan pajak tanpa ganggu konsumsi kelas menengah. Sejauh ini kebijakan Sei Mulyani belum bisa naikkan rasio pajak di atas 11 persen meski dua kali lakukan tax amnesty. Sementara Prabowo target rasio pajaknya 23 persen, apakah Sri Mulyani ke depan bisa capai itu?" ucap Bhima.

Baca juga: Kemenkeu Ungkap Strategi Pemerintah Bayar Utang Jatuh Tempo 2025 yang Tembus Rp 800 Triliun

Tantangan dalam Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, menilai bahwa pemilihan Sri Mulyani kurang sejalan dengan target-target yang ingin dicapai oleh Prabowo.

Piter menekankan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen akan sulit dicapai jika Sri Mulyani tetap mengutamakan disiplin fiskal.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat