pattonfanatic.com

JAKARTA, - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, Kementan mengajak investor Vietnam untuk berinvestasi dalam pembangunan industri sapi perah di Indonesia.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch. Arief Cahyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi susu nasional.

Baca juga: Daftar Saham Terbaru di Indeks LQ45, Berlaku Mulai November 2024

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief dalam keterangannya, Minggu (27/10).

Arief menambahkan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai investasi perusahaan Vietnam dalam produksi susu.

Menurutnya, kerja sama ini akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri untuk mencapai kemandirian pangan, sesuai dengan arahan Presiden.

Baca juga: Dalam Sepekan Ini, Rp 4,53 Triliun Dana Asing Masuk Indonesia dari SBN

Investor asal Vietnam berencana mengembangkan industri sapi perah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dengan mengelola lahan seluas 10.000 hektar dan membangun fasilitas pengolahan susu.

Proyek ini diproyeksikan mampu menghasilkan produksi susu hingga 1,8 juta ton per tahun.

"Target produksi ini bukanlah hasil dari impor susu, melainkan dari kapasitas produksi lokal yang akan dibangun dan ditingkatkan melalui investasi tersebut," jelas Arief.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan sesuai rencana, produksi susu dari industri dalam negeri diperkirakan akan mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Baca juga: OJK Terbitkan Tiga Pedoman Produk Perbankan Syariah

"Sehingga dapat memenuhi sekitar setengah dari kebutuhan nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sebesar 3,7 juta ton per tahun," ujarnya.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, seperti penciptaan lapangan kerja, penurunan angka pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan di sekitar lokasi investasi.

Arief menambahkan bahwa rencana strategis ini merupakan langkah konkret Kementan dalam menekan ketergantungan impor dan memperkuat industri persusuan nasional.

"Kami berharap rekan-rekan media dapat menyampaikan informasi ini secara utuh dan akurat, serta mendukung upaya Kementan dalam mendorong pembangunan industri peternakan nasional untuk mencapai kemandirian protein hewani di Indonesia," kata Arief.