pattonfanatic.com

INDONESIA darurat sektor-sektor penciptaan lapangan pekerjaan. Alih-alih penciptaan lapangan kerja, jumlah tenaga kerja penuh-waktu yang mengalami pemutusan hubungan kerja malah kian bertambah.

Migrasi tenaga kerja formal ke sektor informal atau sistem kemitraan (dampak dari gig ekonomi) belum cukup mampu menjadi solusi.

Problematika seperti keamanan dan jaminan kerja, kerentanan perlindungan, sampai ketimpangan pendapatan dalam komponen penghitungan PDB lambat laun akan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi.

Membaca data Prompt Manufacturing Index (PMI) yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) setidaknya memberikan kita ‘sinyal’ bahwa masalah penciptaan lapangan kerja, khususnya dari sektor industri, untuk dapat ditangani segera.

Sebagai metode penghitungan, PMI terdiri dari beberapa komponen pembentuk seperti volume produksi, volume total pesanan barang input, volume persediaan barang jadi, penggunaan tenaga kerja, serta kecepatan penerimaan barang pesanan input.

Kesemua perhitungan ini memberikan indeks yang apabila nilainya >50 memberikan sinyal ekspansi usaha. Sebaliknya untuk indeks yang nilainya <50 memberikan sinyal adanya kontraksi.

Nah, khusus untuk PMI dengan komponen penggunaan tenaga kerja lapangan usaha industri pengolahan, pada triwulan III-2024 komponen ini terindikasi menurun, yang tercermin dari indeks sebesar 49,53 persen.

Diprakirakan pada triwulan IV-2024 komponen penggunaan tenaga kerja akan terkontraksi lebih dalam dengan indeks sebesar 49,38 persen.

Penurunan tersebut salah satunya disebabkan oleh perlambatan pada variabel volume produksi dan volume total pesanan barang input. Kontraksi ini perlu diwaspadai bersama, agar jumlah tenaga kerja kedepannya terserap secara optimal.

Sebagai gambaran, industri pengolahan merupakan salah satu industri yang sifatnya padat karya.

Berdasarkan data dari BPS (2022) sektor industri pengolahan yang didalamnya mencakup sublapangan usaha industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industi kayu, bambu, rotan dan sejenisnya adalah tiga besar usaha industri dengan proporsi penyerapan tenaga kerja terbanyak, masing-masing secara berurutan memiliki porsi sebanyak 4,23 persen; 2,82 persen; dan 1,25 persen.

Sinergi yang erat antara reformasi struktural pemerintah, kebijakan stimulus fiskal, dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial perlu terus diperkuat, sehingga secara bersama-sama mampu mendorong sektor ekonomi dapat menyerap tenaga kerja.

Lantas, apa solusi riil-nya?

Penciptaan lapangan pekerjaan secara masif memang sejatinya bukan tanggung jawab satu-dua institusi saja, butuh campur tangan dan kolaborasi lintas pemangku kebijakan, dari hulu dan hilir, mulai pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, sampai dengan sektor usaha sendiri.

Nah, dari sisi kebijakan moneter oleh bank sentral, dalam keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada medio Oktober lalu, dihasilkan keputusan yang cukup inovatif serta diharapkan menjawab permasalahan struktural yang dihadapi Indonesia saat ini.