pattonfanatic.com

Kemasan Polos Ancam Industri Rokok Elektronik, Kadin Jakarta: Kemenkes Perlu Kaji Ulang

Ilustrasi rokok.
Lihat Foto

JAKARTA, - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menilai aturan kemasan polos tanpa merek bagi rokok elektronik, yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) berpotensi semakin mempersulit keberlangsungan industri di tengah tertekannya perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, Kadin mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes), selaku penggagas, untuk mengkaji ulang beleid tersebut bahkan menganulir rencana penerbitan RPMK ini.

Ketua Umum Kadin DKJ Diana Dewi, mengatakan aturan tersebut sangat diskriminatif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait di industri hasil tembakau, termasuk rokok elektronik.

Baca juga: Asosiasi: Kemasan Polos Bisa Lemahkan Industri Rokok Elektrik Dalam Negeri

Ilustrasi rokok.FREEPIK/ATLASCOMPANY Ilustrasi rokok.

“Tentunya Kemenkes tidak saja perlu mempertimbangkan, tapi menganulir rencana penerbitan RPMK tersebut. Kami sarankan, Kemenkes membicarakan dulu hal tersebut, baik dengan pelaku usaha, stakeholders keuangan, pengamat, serikat pekerja dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan,” ujar Diana, dikutip dari Tribunnews, Senin (28/10/2024).

Dia meyakini, jika aturan tersebut tetap dipaksakan, maka produk-produk tembakau dan rokok elektrik ilegal akan semakin marak di pasaran. Sebab, produsen tidak boleh menampilkan identitas merek.

Kondisi tersebut berpotensi memicu peralihan konsumsi dan mempersulit pemerintah dalam melakukan pengawasan. Dampak terbesarnya adalah tergerusnya penerimaan negara dari cukai.

“Sulit melakukan pengawasan di lapangan karena tak ada merek pada produk yang dijual. Juga berpotensi munculnya duplikasi-duplikasi produk yang tidak bisa dijamin kualitasnya, di mana masyarakat akan sulit membedakan mana produk yang asli dan mana yang palsu. Selain itu, dengan mudah akan masuk barang-barang ilegal,” tutur Diana.

Baca juga: Apindo Sebut Potensi Dampak Kemasan Polos Rokok, Produksi Legal Turun hingga Pengurangan Tenaga Kerja

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat