Pemerintah Buka Opsi Tambah Kuota Impor Beras 1 Juta Ton untuk Stok CBP

JAKARTA, - Pemerintah berencana membuka opsi tambahan kuota impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Sepanjang tahun 2024 pemerintah menetapkan akan mengimpor 3,6 juta ton beras.
Namun demikian, berdasarkan Prognosa Neraca Pangan, jumlah impor beras sepanjang tahun ini akan melebihi kuota itu. Realisasi impor sepanjang Januari hingga Agustus 2024 mencapai 2.937.772 ton dan rencana impor pada September hingga Desember mencapai 1.552.686 ton.
Baca juga: Prabowo Targetkan Swasembada Beras, Wamenkeu Anggito: Kami Akan Siapkan Anggarannya
Elsa Catriana/ Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, penambahan opsi kuota impor itu dilakukan sembari melihat jumlah produksi beras nasional.
Dengan demikian, apabila produksi beras turun maka keran impor beras akan resmi dibuka.
Bapanas mencatat total produksi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,34 juta ton. Angka ini lebih rendah 760.000 ton jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca juga: Bulog dan Kodim 1707/Merauke Salurkan Bantuan Beras 10 Ton di Distrik Ilwayab
Adapun total konsumsi beras Januari-Desember 2024 sebanyak 30,92 juta on atau lebih tinggi 310.000 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Kita ada hitung-hitungan, BPS menyampaikan untuk menyiapkan cadangan pangan lagi ke depan sambil kita memperkuat produksi dalam negeri. Itu memang ada tambahkan 1 juta ton dan 1 juta ton itu tentu melihat neraca dari produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki,” jelas Arief.
Terkini Lainnya
- Tiket Kereta Laris untuk Mudik Lebaran, KAI: Beberapa Rute Sudah Penuh
- Duduk Perkara Kasus Royalti Agnes Mo Versi LMKN, Masalah Hak Cipta hingga Tuntutan Rp 1,5 Miliar
- Realisasi Investasi Kendal Capai Rp 14,2 Triliun, KEK Jadi Magnet Investor
- Kenapa Dana Darurat Wajib Dipersiapkan? Ini Manfaat dan Cara Mengelolanya
- Gappri Sebut PP 28 Tahun 2024 Bisa Ancam Kedaulatan Ekonomi, Mengapa?
- Cara Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline Tanpa Paklaring
- Dirut Telkom: AI Bisa Dukung UMKM dan Dorong Pertumbuhan Ekonomi
- MAKN Bakal Bentuk Bidang Hilirisasi Tanah Adat untuk Bantu Ketahanan Pangan
- Perkuat Digitalisasi, BNI dan Astra Credit Companies Jalin Kerja Sama Layanan Autopay
- Simak Rincian 56 Industri Padat Karya yang Karyawannya Dapat Insentif PPh Pasal 21 DTP
- RI Upayakan Perluas Variasi Produk Ekspor ke Jepang
- PLN IP Target Kapasitas Listrik EBT Tambah 2,4 GWh hingga 2035
- BUMI Dukung Transisi Energi Berkelanjutan dengan Efisiensi dan Inovasi
- China Disebut Khawatirkan Produk Baja Asal Indonesia, Mengapa ?
- Trump Mundur dari Kesepakatan, Pemerintah Beri Sinyal Batal Terapkan Pajak Minimum Global 15 Persen
- Duduk Perkara Kasus Royalti Agnes Mo Versi LMKN, Masalah Hak Cipta hingga Tuntutan Rp 1,5 Miliar
- Mentan Amran: Pengusaha yang Bawa Calo ke Kementan Saya “Blacklist”
- BFI Finance Cetak Laba Setelah Pajak Rp 1,1 Triliun pada Kuartal III 2024
- Perluas Pasar di Amerika Latin, Indonesia Kembali Rundingkan IP-CEPA dengan Peru
- Wacana Menteri hingga Eselon I Pakai Mobil Dinas Maung, Erick Thohir: Kami Dukung Produksi dalam Negeri
- KKP Gelar Simulasi Makan Bergizi Gratis dengan Menu Ikan untuk Siswa Sekolah dan Ibu Hamil