Menteri Perumahan Ingin Presiden Prabowo Bagi-bagi Rumah
JAKARTA, - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berharap Presiden Prabowo Subianto memilik program bagi-bagi rumah.
Hal ini lantaran jumlah unit perumahan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perumahan (backlog) masih berada di angka 9,9 juta.
Dia menganalogikan jika pada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat, maka lewat program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo, bisa menyediakan hunian yang lebih banyak kepada masyarakat.
"Kalau pak Jokowi kemarin bagi-bagi sertifikat tanah, saya mau Prabowo bagi-bagi rumah," kata Ara di Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).
Baca juga: Hari Pertama Kerja, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Bakal Jumpai Jaksa Agung
Untuk itu lanjut dia, demi mendukung program 3 juta rumah Prabowo, lahan-lahan sitaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) hingga pemanfaatan lahan aset BUMN atau BUMD bisa dipergunakan.
Tanah atau lahan tersebut kemudian bisa digunakan oleh mereka untuk dijaminkan ke bank demi mendapatkan dana untuk membangun hunian. “Contoh saja TNI, jangan hanya pada saat dia kerja dikasih rumah dinas tapi sesudah pensiun diusir dari rumahnya,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan, pihaknya akan menggunakan lahan hasil sitaan Kejagung untuk proyek pembangunan rumah sebagai salah satu program kinerjanya selama 5 tahun ke depan.
Adapun Maruarar Sirait resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara, Senin (21/10/2024).
Baca juga: Kementerian Perumahan Bakal Ajak Pemerhati Korupsi Bahas Subsidi Tepat Sasaran
Dia mendapatkan mandat untuk menyediakan perumahan layak huni sebanyak 3 juta unit rumah dengan perincian 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.
“Yang menjadi isu strateginya bagaimana pengadaan lahannya dan pengadaan lahannya tentu sedapat mungkin untuk menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Jaksa Agung untuk memanfaatkan lahan hasil sitaan untuk dimanfaatkan,” ujarnya usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).
Terkini Lainnya
- Banyak Dapat Keluhan Nelayan, KKP Bakal Evaluasi PSN di Surabaya
- Kasus eFishery, Bagaimana Dampaknya ke Masyarakat Umum?
- Trump Dinilai Lebih Moderat soal Tarif, Ekonom: Tetap Harus Diantisipasi
- Serikat Pekerja: eFishery Berhenti Beroperasi, Bakal Ada PHK Massal
- Bos BCA Beberkan Dampak Revisi Aturan DHE SDA ke Bisnis Valas
- Sepanjang 2024, Dompet Dhuafa Berhasilkan Kumpulkan Dana Rp 379,2 Miliar
- Menhub Targetkan Maskapai Fly Jaya Beroperasi Sebelum Lebaran Tahun Ini
- Titiek Soeharto: Biaya Bongkar Pagar Laut Besar, Harus Diganti Pihak yang Bersalah...
- Investasi Energi Hijau di Kepri dan Kendal, Singapura Dapat Bebas Sewa Lahan 5 Tahun
- KKP Bawa Masalah Pagar Laut ke Ranah Pidana
- Bos Garuda Diminta Beberkan Penyebab Tiket Pesawat Mahal, DPR: Jangan Takut Diganti Besok
- Fraud eFishery, Mengapa Investor Besar Bisa Tertipu?
- Pemerintah Percepat Pembangunan PLTN, Ditarget Beroperasi 2029
- Teknologi TreeAlgae, Inovasi Penyerap Karbon Berbasis Mikroalga
- Promo Blibli Pay Day 25-27 Januari 2025, Ada "Cashback" Rp 1 Juta
- Startup eFishery di Bawah Gibran Huzaifah Diduga Rekayasa Laporan Pendapatan hingga Rp 9,74 Triliun
- Hasil Pemeriksaan Nelayan yang Mengaku Pasang Pagar Laut Diungkap
- Wamentan Proyeksikan Program Cetak Sawah 3 Juta Hektar Bakal Jamin Pasokan Pangan hingga 80 Tahun ke Depan
- Kemenkeu dan LPEI Dukung Peningkatan Ekspor di Papua lewat Program Pelatihan
- BEI Ajak Atlet Panjat Tebing Melek Investasi Pasar Modal
- Terowongan Penghubung Stasiun Glodok dan Kota Selesai Dibangun
- 70 Nasabah Korban Jiwasraya Surati Prabowo, Tuntut Pengembalian Dana Rp 205 Miliar