Menaker: UMP 2025 Segera Dibahas Bareng Gubernur se-Indonesia
JAKARTA, - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengatakan, upah minimum provinsi (UMP) 2025 segera dibahas dengan gubernur seluruh Indonesia pada pekan ini.
Rencananya pembahasan dijadwalkan pada Kamis (31/10/2024) atau Jumat (1/11/2024).
"Yang jelas, selain dari Kemenaker, kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional dan besok insyaallah kita akan Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan para gubernur seluruh Indonesia nanti bagaimana ini (membahas UMP)," ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (29/10/2024).
Baca juga: Soal Kemungkinan Penyesuaian UMP 2025, Apindo: Tunggu Pemerintah
Ilustrasi gaji, tunjangan.
Hal itu akan jadi salah satu rujukan dalam membahas UMP 2025.
"Kita mengunggu penghitungan terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Nanti sekitar minggu pertama November itu angka peruntungan akan keluar dan nanti dari situ kita akan koordinasi nya, kita akan dapat solusinya seperti apa," jelas Yassierli.
Sebelumnya,Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri memberikan penjelasan soal perkembangan proses penetapan UMP 2025 yang akan segera diumumkan pada November 2024.
Baca juga: Kemenaker Ungkap Usulan Dewan Pengupahan Nasional, Ada Peluang Penyesuaian UMP 2025
Menurut Indah, saat ini Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) sudah memberikan rekomendasi soal formula pengupahan untuk penetapan UMP, yakni tetap merujuk kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan.
Terkini Lainnya
- "Contra Flow" dan "One Way" Diterapkan Selama Nataru, Simak Rinciannya
- KAI Operasikan 56 Kereta Api Tambahan Pada Nataru 2024/2025
- Ini Manfaat Penurunan Harga Tiket Pesawat Menurut Asosiasi Logistik
- IHSG Menguat Tembus Level 7.400, Rupiah Melemah
- Fenomena Makan Tabungan Masih Berlanjut, Tabungan Masyarakat di Bank Turun ke Level Terendah
- Ojol Dapat BBM Subsidi, Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah
- Simak, Berikut Kompensasi Keterlambatan yang Menjadi Hak Penumpang Kereta Api
- Menko Airlangga Usulkan BRI dan BSI Jadi Bullion Bank
- Jajaran Direksi Borong Saham MARK
- Cara Membuka Rekening Saham: Langkah Awal Berinvestasi di Pasar Modal
- Menteri Rosan: Tinggal 6 Sektor Industri Indonesia yang Tak Boleh Dimasuki Asing
- Outlook Kebijakan Pajak 2025
- Cukup Daftar lewat Aplikasi, QRIS Kini Bisa Langsung Digunakan di Hari yang Sama
- Pemerintah Tak Impor 4 Komoditas pada 2025, Ada Beras hingga Garam
- Menko Airlangga Laporkan 3 KEK yang Investasinya Masih Minim kepada Presiden Prabowo
- Prabowo Minta Jangan Sampai Ada PHK Karyawan PT Sritex
- Penjualan WINE Naik, Ditopang Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Bali
- Hadirkan Semangat Kebersamaan dan Persatuan, PT GNI Gelar Perayaan Kembang Api pada Hari Sumpah Pemuda
- Harga Bitcoin Tembus Rp 1,117 Miliar, CEO Indodax Sebut Investor Makin Optimis
- Lazada Luncurkan AI Lazzie, Kecerdasan Buatan Canggih yang Bikin Belanja Online Makin Praktis