pattonfanatic.com

JAKARTA, - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung rencana pemerintah yang ingin memutihkan atau menghapuskan utang sekitar 6 juta petani dan nelayan.

Budi menyatakan pihaknya segera mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai rekomendasi penghapusan utang-utang tersebut.

"Kita akan mengupayakan itu segera. Ini draf-nya, suratnya saya mau disusun. Untuk disampaikan ke Pak Presiden. Surat dari kami. Dari Kementerian Koperasi," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koperasi, Kuningan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"(Surat rekomendasi) untuk diambil kebijakan. Pemutihan, penghapus tagihan, dan penghapus bukukan utang-utang petani (dan nelayan)," tegasnya.

Baca juga: Soal Rencana Hapus Utang Petani dan Nelayan, Bos BRI: Sudah Ditunggu-tunggu

Budi Arie lantas menjelaskan rincian utang petani dan nelayan yang dimaksud oleh pemerintah.

Utang-utang tersebut terjadi pada periode 1998-1999 dengan skema Kredit Usaha Tani (KUT). Total nilai utang 6 juta petani dan nelayan tercatat sebesar Rp 8,3 triliun.

Sehingga satu orang petani dan nelayan diperkirakan memiliki utang sebesar Rp 1,3 juta.

"Nah ini kan bagian dari upaya pemerintah untuk membalikkan kepercayaan. Orang kalau punya utang kan beban. Dan itu utang sudah hampir 26 tahun. Dan menurut hemat kami, kita dukung kebijakan pemerintah untuk menghapuskan, hapus bukukan, dan menghapus tagihkan utang-utang yang menjerat petani-petani dalam skema Kredit Usaha Tani. Itu udah lama juga," jelas Budi Arie.

"Kasihan kan? Jangan-jangan orangnya udah pada enggak ada (meninggal dunia). Coba aja bayangin 25 tahun lalu kalau umurnya 40, 50. Apalagi udah tua. Kasihan anak cucunya," lanjut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu.

Budi juga menyatakan mendukung usulan Wamen Koperasi Ferry Juliantono agar penuntasan utang petani dan nelayan bisa dilakukan lewat koperasi. Menurut dia, dengan skema peminjaman melalui koperasi akan lebih ramah untuk petani dan nelayan.

"Ya artinya koperasi lebih bisa bankable. Orang-orangnya enggak blacklist gitu. Ya kan? Karena kita kan utang sedikit aja kena BI checking gitu. Kartu kredit enggak bayar saja langsung blacklist," tambah Budi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk pemutihan (penghapusan) utang jutaan petani dan nelayan.

Baca juga: Soal Rencana Hapus Utang Petani dan Nelayan, Bos BRI: Sudah Ditunggu-tunggu

Menurut rencana, Perpres tersebut segera diteken oleh Presiden Prabowo.

"Ini saya mau sampaikan saja. Mungkin minggu depan akan ditandatangani. Ini ternyata, ada jutaan petani dan nelayan kita yang masih terbebani utang lama. Ada utang dari krismon (krisis moneter) 1998. Utang dari 2008. Utang dari mana-mana. 5-6 juta petani dan nelayan (memiliki utang lama)," ujar Hashim saat mengisi diskusi di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Mereka sekarang terpaksa karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan, setiap kali mereka masuk SLIK (sistem layanan informasi keuangan) di OJK ditolak. Kenapa? Karena utang Rp 10 juta, Rp 15 juta, Rp 20 juta," ungkapnya.

Menurut Hashim, ternyata semua utang para petani dan nelayan itu sudah dihapus dan dibekukan oleh bank sejak lama. Akan tetapi, hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, sebanyak 5 juta hingga 6 juta petani yang memiliki utang lama itu kini tidak bisa mendapatkan pinjaman bank.

"Mereka tidak bisa dapat kredit, mereka ke mana? Ke rentenir dan pinjol. So waktu itu saya sampaikan ke Pak Prabowo, ini harus diubah. Ini tahun lalu ya kita rekam. Terus Pak Prabowo setuju," jelas Hashim.

Baca juga: Prabowo Bakal Terbitkan Perpres untuk Hapus Utang 6 Juta Petani dan Nelayan