pattonfanatic.com

Daya Beli Lemah, Pemerintahan Prabowo Perpanjang Insentif Pajak dan Program Kendaraan Listrik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Lihat Foto

JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah insentif yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa insentif prioritas ini bertujuan mendukung daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang.

Insentif yang akan dilanjutkan meliputi Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan insentif bagi kendaraan listrik.

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan akan segera dibahas dengan Kementerian Keuangan, seperti PPN Ditanggung Pemerintah, PPN DTP, PPnBM, dan PPN DTP untuk kendaraan bermotor dan mobil listrik," ujar Airlangga dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Selain itu, pemerintah juga berencana melanjutkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit investasi untuk revitalisasi sektor industri padat karya. Program ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas sektor industri dan memperkuat perekonomian nasional.

Baca juga: Era Pemerintahan Prabowo, Erick Minta Dirut BUMN Fokus Pemerataan Ekonomi

Di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemerintah akan meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan, program Siap Pekerja, dan Kampung Pekerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Airlangga menyatakan bahwa kelanjutan berbagai program insentif ini penting karena daya beli masyarakat masih tergolong lemah.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, insentif seperti PPN DTP sangat diperlukan oleh berbagai lapisan masyarakat," tambahnya.

Baca juga: Erick Thohir ke BUMN: Jangan Kaget di Pemerintahan Prabowo Kerja Lebih Keras Lagi

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa lima program bantuan sosial (bansos) yang telah dijalankan di era Presiden Joko Widodo akan tetap berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan ini disampaikan saat membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menurut Sri Mulyani, APBN 2025 akan fokus pada program-program yang mendukung peningkatan kualitas SDM, termasuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan energi.

"Ada prioritas baru yang diperhatikan, tetapi juga keberlanjutan yang dijaga dalam anggaran 2025," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Selasa (27/8), dikutip dari laman Kemenkeu.

Dengan berbagai insentif dan program berkelanjutan ini, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas di masa transisi pemerintahan.

Baca juga: Untuk Mencapai Target Swasembada Energi, Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintahan Prabowo

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat