pattonfanatic.com

JAKARTA, - Pemerintah akan mengupayakan agar kendaraan umum berpelat kuning tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali skema penyaluran subsidi BBM, salah satunya terkait kendaraan umum.

Pemerintah akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto supaya kendaraan berpelat kuning tetap mendapatkan subsidi BBM.

“Andaikan pun terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, pelat kuning, itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya,” ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Senin (4/11/2024).

Baca juga: Kaji Skema Subsidi BBM dan Listrik, Bahlil: Satu Minggu dari Sekarang Sudah Ada Formulasinya...

Adapun opsi skema subsidi BBM yang sedang dipertimbangkan saat ini ialah penyaluran subsidi langsung dalam bentuk bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat miskin serta subsidi barang seperti yang saat ini diterapkan.

Apapun skema yang nanti diputuskan Presiden, Bahlil memastikan skema penyaluran subsidi BBM akan lebih tepat sasaran. Sebab, penyaluran subsidi energi selama ini dinilai tidak tepat sasaran.

“Yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sasaran, tetap jalan. Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” tuturnya.

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, pemerintah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Subsidi Tepat Sasaran untuk memastikan alokasi subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut sekitar 20-30 persen subsidi energi selama ini berpotensi dinikmati oleh kelompok yang tidak termasuk kategori masyarakat miskin atau rentan.

Adapun pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp 435 triliun untuk subsidi energi pada 2024, di mana Rp 83 triliunnya untuk subsidi Elpiji.

Dari laporan PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan BPH Migas, subsidi yang mencapai Rp 435 triliun itu ditengarai masih belum sepenuhnya tepat sasaran.

“Dari berbagai laporan yang masuk baik dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, ditengarai subsidi BBM dan listrik itu ada potensi yang tidak tepat sasaran,” ucap Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Baca juga: Cerita Bahlil Ditugasi Prabowo, dalam 2 Minggu Problem Subsidi BBM Harus Beres