Pemerintah Tidak Ingin Ada Bahan Impor untuk Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA, - Pemerintah ingin agar bahan-bahan pangan yang digunakan untuk program makan bergizi gratis seluruhnya berasal dari dalam negeri dan tidak ada yang diimpor.
Hal itu disampaikan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi setelah mengikuti rapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional pada Selasa (5/11/2024).
"Itu memang harus dikerjakan bersama-sama oleh masyarakat Indonesia karena komitmen Pak Kepala Badan Gizi (Dadan Hindayana), dan kami semua jangan sampai itu ada barang impor," ujar Budi Arie di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Kementerian Koperasi Akan Dilibatkan untuk Distribusi Program Makan Bergizi Gratis
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024)."Telurnya, kentangnya, wortelnya, sayurnya, kalau bisa diproduksi oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama di warga perdesaan. Jadi kita kalau bisa tidak ada komponen impor, dalam makan bergizi gratis ini," tegasnya.
Lebih lanjut Budi Arie juga mengungkapkan, Kementerian Koperasi bakal dilibatkan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Budi, hal itu sudah dibicarakan bersama dengan sejumlah pihak pada Selasa.
"Tadi pagi kami jam 10 rapat koordinasi (bersama) Badan Gizi Nasional, Prof. Dadan (Kepala Badan Gizi), Kementerian Koperasi, dan juga Kementerian Desa untuk membicarakan bagaimana peran koperasi dan BUMDes dalam program makan bergizi nasional," kata Budi Arie.
Baca juga: Jadwal Lengkap Makan Bergizi Gratis PAUD hingga SMA, Berlaku 2 Januari
"Jadi mulai dari pemasokan, masok bahan baku kan, itu kooperasi dilibatkan. Terus produksi makanannya sampai delivery-nya, pengantaran makanan ke anak-anak sekolah," jelasnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan segera merealisasikan makan bergizi gratis untuk anak sekolah, dari mulai tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA.
Rencananya, program itu mulai dilakukan secara bertahap mulai 2 Januari 2025. Total anggaran APBN yang dialokasikan tahap pertama mencapai Rp 71 triliun.
Terkini Lainnya
- Awal Sesi, IHSG dan Rupiah di Zona Merah
- Inflasi 1,55 Persen: Stabilitas Ekonomi atau Sinyal Bahaya?
- Demi Bisa Jualan iPhone 16, Apple Mau Bangun Pabrik di RI pada 2026
- Harga Emas Terbaru Hari Ini di Pegadaian Kamis 12 Desember 2024
- Naik Lagi Rp 14.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 12 Desember 2024
- Kenapa Vietnam Justru Turunkan PPN dari 10 Persen Jadi 8 Persen?
- Wujudkan Kesejahteraan Rakyat, PetroChina Serahkan 18 Program Pemberdayaan Masyarakat ke Pemkab Tanjab Timur
- Harga Jual Eceran Rokok Naik pada 2025
- Perluas Fasilitas Pabrik, Acer Tingkatkan Kapasitas Produksi Hingga 2 Kali Lipat
- Harga Bahan Pokok Kamis 12 Desember 2024, Harga Ikan Kembung dan Cabai Merah Keriting Naik
- Korupsi dan Reformasi Perizinan Berusaha
- IHSG Bakal Melanjutkan Reli Pertumbuhan? Simak Analisis dan Rekomendasi Saham Kamis
- Wall Street Ditutup Variatif, Nasdaq Cetak Rekor
- Perdagangan Emas Digital Tumbuh Pesat, Nilai Transaksi Capai Rp 41,3 Triliun
- Flash Sale Tiket Kereta 12.12 Bisa Dibeli Pukul 12.00, Ini Caranya
- Pemerintah Akhirnya "Kantongi" Komitmen Tertulis Investasi Rp 15,9 Triliun dari Apple
- Tantangan dan Peluang RI Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- [POPULER MONEY] Ada 7 BUMN yang Masih Rugi | Penyebab Tupperware Batal Bangkrut
- 2 Pebisnis Perempuan Indonesia Masuk Daftar Asia Power Businesswomen 2024
- Perdagangan Emas Digital: Bappebti Pastikan Ada Emas Fisik
- Waspada, Marak Penipuan Jasa Pelunasan Utang Pinjol Sasar Masyarakat