pattonfanatic.com

JAKARTA, - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan posisi kementeriannya setelah ada pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Hal tersebut disampaikan Erick ketika ditanya soal apakah Kementerian BUMN nantinya akan mengelola BUMN yang kecil saja.

"Oh Saya enggak bisa ngomong kecil dan besar. Selama ini saya di BUMN itu memang garis tangannya restrukturisasi. Yang tidak sehat daripada (menjadi) sehat," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Ya kan? Bahkan dividen-nya Rp 90 triliun. Terbesar sepanjang sejarah. Ya jadi itu enggak apa-apa. Itu kan yang penting apa kita itu kan pembantu Presiden. Kita ini harus loyal," tegasnya.

Baca juga: Sekilas Mengenal Danantara, Superholding BUMN Baru yang Bakal Kelola Aset Jumbo Rp 9.480 Triliun

Erick pun menyebut saat ini pemerintah masih mengkaji status BP Danantara.

Yakni apakah tetap berstatus sebagai holding BUMN atau soverign wealth fund (SWF).

"Ya ini yang masih jadi kajian. Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset Bank Mandiri. Cuma kalau tadi sama ini ditanya, Pak ini deal-nya kapan? Nah ini lagi kajian. Nah sama Danantara ini dalam proses kajian," ungkap Erick.

"Apakah ada peraturan pemerintahnya? Apakah ada undang-undangnya? Itu biar yang ahlinya," tambahnya.

Baca juga: Apakah Danantara Bisa Berbisnis? Ini Penjelasan Erick Thohir

Untuk diketahui BP Danantara adalah lembaga yang bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Namun, wewenang lembaga tersebut harus lebih dulu diatur dalam undang-undang.

Sedianya, BP Danantara akan diresmikan pada 7 November 2024.

Baca juga: Danantara Bakal Jadi Superholding BUMN, Erick Thohir: Enggak Perlu Negative Thinking

Namun, peresmian ditunda karena menunggu selesainya lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga meminta agar pembentukan BP Danantara tidak dilakukan secara terburu-buru.

Adapun Danantara disebut bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh , badan ini akan menjadi superholding 7 BUMN.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA).

Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).