Jaga Pasokan Sawit, Pakistan Minta RI Pertimbangkan Penerapan B40
BADUNG, - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.
Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.
Baca juga: Demi B40, Ekspor CPO Bakal Berkurang
Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.
"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).
Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).
Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.
Baca juga: Stagnansi Produksi CPO Indonesia di Tengah Rencana B40
"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.
Terkini Lainnya
- Long Weekend, KAI Sediakan 1,3 Juta Tiket dan 16 KA Tambahan
- Jadwal KA Gunung Jati rute Gambir-Cirebon-Semarang (PP) dan Harga Tiketnya
- Gaji UMR Siantar 2025 dan 32 Daerah Lain di Sumut
- Tantangan Ciptakan "Green Jobs" dalam Hilirisasi Nikel
- Gaji UMK Langkat 2025 dan 32 Daerah di Sumut
- Sri Mulyani Pastikan Hati-hati Tambah Utang Baru di 2025
- Gaji UMK Deli Serdang 2025 dan 32 Daerah di Sumut
- Obligasi ORI027 Terbit 27 Januari, Prediksi Kupon di Atas 6,5 Persen
- "Payroll" Topang Kenaikan DPK BNI 2024, Tembus Rp 78,1 Triliun
- Kerapuhan Rupiah: Menggugat Pengawasan dalam Kasus Uang Palsu di Marketplace
- BGN Butuh Tambahan Anggaran Rp 100 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis, Ini Kata Sri Mulyani
- Menteri KP Janji Periksa Perusahaan yang Disebut Nusron Punya Sertifikat di Area Pagar Laut Tangerang
- Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya
- Pemerintah Kerahkan 8 Kebijakan Ini buat Kerek Investasi
- KAI Sediakan 1,3 Juta Tiket untuk Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj
- Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1, Ini Persyaratan dan Cara Mendaftarnya
- Prabowo Mulai Rangkaian Lawatan Luar Negeri Pertamanya Didampingi Menteri-menteri Ekonomi
- Kemenkeu Dukung Usulan Pemanfaatan Aset Obligor BLBI untuk Program 3 Juta Rumah
- Sukuk Tabungan ST013 Sudah Bisa Dipesan, Ini Tingkat Kuponnya
- J Trust Bank Lawan Krisis Iklim dengan Tanam 3.000 Mangrove
- Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp 14.000, Simak Rinciannya