Mengatasi Multi Ketimpangan
APRESIASI patut diberikan kepada rezim pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dalam hal target pertumbuhan ekonomi.
Rezim pemerintahan Prabowo – Gibran memiliki keinginan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak sampai menyentuh angka 8 persen.
Target pertumbuhan yang tinggi dan apabila tercapai akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Sepertinya pemerintahan Prabowo – Gibran sangat serius terhadap capaian target pertumbuhan ekonomi ini.
Hal ini terlihat dari langkah dan program untuk mencapai target tersebut sudah mulai dipersiapkan jauh-jauh hari dan direncanakan sejak periode akhir pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin.
Kita semua berharap dengan pertumbuhan ekonomi 8 persen per tahun, maka target Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dapat tercapai, bahkan bisa lebih cepat dari yang ditargetkan semula.
Namun, apabila kita meminjam teori manajemen kebijakan publik, tugas utama presiden dan wakil presiden bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendistribusikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke seluruh lapisan masyarakat sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masalah distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara tuntas hingga saat ini.
Pertumbuhan ekonomi masih terdistribusi secara parsial di kelompok-kelompok tertentu terutama golongan oligarki ekonomi yang menguasai modal dan sumber daya ekonomi.
Golongan kelas menengah bawah hanya menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil sehingga sulit bagi mereka untuk naik kelas menjadi kelompok menengah atas.
Multi ketimpangan
Data ketimpangan ekonomi di Indonesia menunjukkan tren menurun. Namun jika dibandingkan dengan kenaikan anggaran untuk mengurangi angka ketimpangan ekonomi ini, penurunan angka ketimpangan serasa tidak terlalu signifikan.
Kenaikan anggaran seperti mengikuti deret ukur, sedangkan penurunan angka ketimpangan seolah-olah mengikuti pola deret hitung atau mungkin lebih lambat dari deret hitung.
Beberapa anggaran pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meningkat tajam.
Anggaran subsidi, anggaran program pembangunan sektor pertanian, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran pemberdayaan masyarakat lainnya rata-rata naik lebih dari 4 kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
Terkini Lainnya
- Pemerintah Diminta Lindungi Industri Kretek, Apa Sebabnya?
- Luhut Yakin Coretax Dongkrak Penerimaan Pajak hingga Rp 1.500 Triliun
- Kemenperin Ungkap Penjualan Otomotif Turun, Kenapa?
- 9 Tips Mengelola Uang dan Investasi dari Warren Buffett
- Trinitan Targetkan Produksi 3.200 Ton MHP Nikel pada 2025
- Jangan Sampai Salah, Ini Ciri-Cri Pangkalan Elpiji 3 Kg yang Resmi
- Great Eastern Life Gandeng OCBC Hadirkan Asuransi Jiwa dalam Dollar AS
- Jadwal SBN 2025, Catat Masa Penawarannya
- Kerap Bermasalah, Command Center Coretax Disambangi Luhut dan Sri Mulyani
- Tak Ada Tindakan dari Pemilik dalam 20 Hari, KKP Bakal Bongkar Pagar Laut di Tangerang
- Unilever Indonesia Perkenalkan Jajaran Direksi Baru, Simak Profilnya
- Pemegang Saham Unilever Setujui Penjualan Bisnis Es Krim dan Perubahan Direksi
- Dapat Tekanan dari Presiden dan Mentan, Zulhas Desak Bulog Serap Gabah Petani
- Jadwal KA BIAS Solo-Madiun (PP) Terbaru Tahun 2025
- KKP: Belum Ada yang Mengaku Pemilik Pagar Laut Tangerang
- Apa Saja Kereta Api yang Sudah Pakai Rangkaian New Generation?
- The Fed Ternyata Independen Menurunkan Bunga, Bagaimana BI Rate?
- Membandingkan Harga Fried Chicken Lokal Vs KFC
- Zulkifli Hasan: Petani Milenial Kunci Cegah Penuaan di Sektor Pertanian
- Simak Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Pakai BYOND by BSI