pattonfanatic.com

JAKARTA, - Posisi utang pemerintah semakin meningkat pada September 2024. Tercatat, nilai utang pemerintah hampir mencapai Rp 8.500 triliun sampai dengan akhir September 2024.

Berdasarkan data dari buku APBN KiTa edisi Oktober 2024, nilai utang pemerintah sampai dengan 30 September 2024 ialah Rp 8.473,90 triliun.

Nilai itu meningkat sekitar Rp 11,97 triliun dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 8.461,93 triliun.

Seiring dengan peningkatan nilai utang, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat meningkat.

Baca juga: BNI dan Mandiri Buka Suara soal Prabowo Putihkan Utang Nelayan-UMKM

Rasio utang terhadap PDB pada September sebesar 38,55 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 38,68 persen.

Realisasi rasio utang terhadap PDB pun tercatat masih di bawah batas rasio utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, batas rasio utang sebesar 60 persen, sementara mengacu pada Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026, targetnya adalah 40 persen.

Jika melihat komposisinya, utang pemerintah didominasi oleh surat berharga negara (SBN) dengan denominasi rupiah.

Tercatat, nilai utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.483,09 triliun, atau setara 88,31 persen dari total utang pemerintah.

Secara lebih perinci, nilai SBN domestik sebesar Rp 6.103,90 triliun, yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.871,60 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.232,30 triliun

Kemudian, SBN dengan denominasi valuta asing (valas) nilainya sebesar Rp 1.379,19 triliun, dengan komposisi, SUN sebesar Rp 1.045,64 triliun dan SBSN sebesar Rp 333,55 triliun.

Selanjutnya, nilai utang pemerintah yang berasal dari pinjaman sebesar Rp 990,81 triliun, atau setara 11,69 persen dari total utang pemerintah.

Nilai itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 39,93 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 950,88 triliun.

Adapun dilihat dari struktur kepemilikannya, lembaga keuangan dalam negeri memegang sekitar 41,4 persen dari total SBN domestik, kemudian Bank Indonesia (BI) memiliki 25 persen.

Baca juga: Bayar Utang Pemerintah, Cadangan Devisa RI Turun 300 Juta Dollar AS pada September 2024

Sementara kepemilikan asing terhadap SBN domestik ialah sebesar 14,7 persen.