pattonfanatic.com

JAKARTA, - Komisi VII DPR RI ramai-ramai mengkritik pemerintah atas tarik ulur kebijakan impor yang membuat industri tekstil babak belur.

Anggota Komisi VII DPR RI partai Nasdem Erna Sari Dewi mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari asosiasi industri tekstil di Jawa Timur, banyak pelaku usaha tekstil yang mengeluh tarik ulur kebijakan impor membuat usahanya bangkrut.

Kebijakan tarik ulur yang dimaksudkan adalah adanya perubahan aturan dari sebelumnya Permendag 36 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dalam waktu hanya beberapa bulan saja dirubah menjadi Permendag 8.

“Kebijakan ini hanya dalam beberapa bulan saja diubah, kalau bisa kita pakai sistem pegadaian ‘Mengatasi Masalah Tanpa Masalah’, jangan kemudian kita tadinya merubah karena permasalahannya sudah banyak, jangan menimbulkan masalah-masalah baru,” ujarnya saat Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian di Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Baca juga: Mendag Sita Ribuan Rol Kain Tekstil Impor Ilegal Senilai Rp 90 Miliar

Saat ini, lanjut dia, di ITC Jakarta hingga Tanah Abang, produk-produk China yang kualitas bagus namun harga murah, sudah membanjiri. Hal ini pun membuat pengusaha industri tekstil sangat terpukul.

Padahal industri tekstil merupakan penyumbang devisa negara terbesar kedua.

Erna bilang hal-hal ini menunjukkan adanya tanda-tanda deindustrialisasi prematur. “Jadi yang saya tekankan ke Pak Menteri Perindustrian bagaimana langkah bapak untuk melindungi ini semua dna kta harus melindungi industri dengan RUU Sadang dan RUU Perindustrian,” jelas dia.

Hal ini juga diamini oleh anggota komisi VII DPR RI fraksi PDIP Putra Nababan.

Berdasarkan catatan yang dia miliki, industri tekstil sudah mulai merasakan ketidakberpihakan pemerintah sejak 2013 sejak kenaikan listrik.

Kemudian di tahun 2016 dihantam pengetatan pajak dan dikenakan denda. Selanjutnya di tahun 2018 adanya aturan pembuangan limbah yang ketat yang harus menyediakan pengolahan limbah.

Lalu di tahun 2020 dihantam Covid-19 dan di 2024 dihantam impor tekstil dan impor ilegal.

“Jadi kalau dibilang mereka enggak bisa bangkit yah wajar Karen a dari dulu mereka sudah habis-habiskan dihantam dan babak belur,” kata Putra Nababan.

Baca juga: Kadin Akan Lakukan Kajian dan Advokasi untuk Selamatkan Industri Tekstil

Dia menekankan, kalaupun Kementerian Perindustrian membutuhkan tambahan anggaran bisa diajukan ke pemeirntah demi melindungi industri tekstil. “Saya harap tunjukkan keberpihakan, buka komunikasi dan audiensi,” pungkasnya.

Adapun berdasarkan catatan , dalam kurun waktu 2 bulan, kebijakan peraturan tentang impor direvisi sebanyak 3 kali. Parahnya lagi antar kebijakan itu direvisi dengan waktu yang berdekatan.

Awalnya dimulai dengan Permendag No 36/2023 yang kemudian direvisi pertama kalinya melalui Permendag No 3/2024. Revisi kedua melalui Permendag No 7/2024. Ditetapkan per 29 April, revisi kedua berlaku 7 hari sejak diundangkan, yakni 6 Mei. Kini hanya dalam waktu kurang dari dua pekan, sudah muncul revisi ketiga, yakni Permendag No 8/2024.