Pembangunan Energi Terbarukan Butuh Strategi Transisi untuk Tekan Kenaikan Suhu Global

Lihat Foto

JAKARTA, – Pemerintah Indonesia berencana membangun pembangkit listrik dengan total kapasitas 100 Gigawatt (GW), di mana 75 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan hingga 2040. Investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini diperkirakan mencapai 235 miliar dollar AS atau sekitar Rp3.710 triliun (dengan kurs Rp15.790,62 per dollar AS).

Rencana ini dipaparkan oleh Ketua Delegasi RI untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP) ke-29, Hashim S Djojohadikusumo, di Baku, Azerbaijan pada 12 November 2024.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menyambut baik rencana tersebut. PT PLN dikabarkan akan membangun 75 GW dari total kapasitas ini sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target dekarbonisasi penuh pada 2060.

Meski demikian, IESR juga mengingatkan bahwa perencanaan ini masih belum sepenuhnya selaras dengan target Persetujuan Paris, yang menetapkan agar kenaikan suhu global tetap berada di bawah 1,5 derajat Celsius.

Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, dibutuhkan komitmen yang lebih serius dari pemerintah untuk mewujudkan transisi energi terbarukan secara nyata.

IESR Ingatkan Pentingnya Implementasi Nyata

Pada pertemuan COP-28, Indonesia sepakat untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat dan menggandakan upaya efisiensi energi pada 2030.

Fabby menekankan, bahwa persetujuan ini harus terwujud dalam kebijakan nasional, seperti Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Fabby menambahkan bahwa implementasi rencana pembangunan energi terbarukan selama ini masih belum sesuai target, terbukti dengan kegagalan Indonesia mencapai 23 persen bauran energi terbarukan pada 2025.

Menurut Fabby, pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan target ambisius di forum internasional, tetapi juga memastikan implementasi dan upaya konkret di lapangan untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

“Rencana besar ini harus diiringi dengan strategi phase-down dan phase-out PLTU batubara paling lambat 2045 agar sesuai dengan pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat,” tegasnya, melalui rilis, Kamis (14/11/2024).

Pemerintah Diminta Prioritaskan Energi Murah dan Terbarukan

IESR mendorong pemerintah untuk fokus pada energi terbarukan dengan biaya rendah dan andal. Program Manajer Sistem Transformasi Energi IESR, Deon Arinaldo, menyoroti rencana pengembangan energi nuklir pemerintah yang, menurutnya, harus mempertimbangkan kesiapan institusi, teknologi, serta biaya investasi dan sosial yang terkait.

“Berdasarkan perhitungan IESR, dengan elektrifikasi masif dan akselerasi energi terbarukan, Indonesia berpotensi membangun 120 GW energi terbarukan hingga 2030, terutama dari tenaga surya dan angin,” jelas Deon.

Investasi 235 Miliar Dollar AS untuk Transisi Energi Berkelanjutan

IESR menegaskan bahwa investasi 235 miliar dollar AS untuk proyek energi terbarukan ini harus dikelola secara optimal agar dapat mempercepat transisi energi yang adil dan berkelanjutan.

Fabby berharap pendanaan tersebut diarahkan pada proyek-proyek energi terbarukan yang konkret, sehingga dapat memberikan dampak nyata dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia.

pattonfanatic.com