DBS Indonesia Manfaatkan Momen Lonjakan Paylater untuk Dongkrak Kredit Konsumsi
JAKARTA, - Layanan pembiayaan beli sekarang bayar nanti atau buy now pay later (BNPL) semakin diminati oleh masyarakat Indonesia.
Hal ini terefleksikan dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukan, pertumbuhan pembiayaan BNPL semakin pesat.
Berdasarkan data OJK, nilai pembiayaan paylater yang disalurkan perusahaan pembiayaan telah mencapai Rp 8,24 triliun sampai dengan September 2024. Nilai ini melesat 103,40 persen atau naik lebih dari dua kali lipat dari September tahun lalu.
Baca juga: Potensi Paylater jadi Bantalan Pembiayaan Masyarakat di Tengah Ketidakpastian Ekonomi
Ilustrasi kredit. Pengajuan Kredit Pertimbangkan Media Sosial dan Tagihan Listrik,Meskipun tumbuh pesat, PT Bank DBS Indonesia tidak melihat pembiayaan BNPL perusahaan pembiayaan sebagai tantangan bagi unit bisnis kredit konsumer.
Head of Card and Loan Business PT Bank DBS Indonesia Ari Lastina menilai, pertumbuhan pembiayaan paylater justru menjadi peluang tersendiri bagi bisnis kredit konsumer perbankan.
Ari menjelaskan, fitur paylater yang ditawarkan oleh financial technology (fintech), sebenarnya sudah tersedia dalam layanan kartu kredit perbankan. Namun yang membedakan adalah kemudahan akses produk paylater yang ditawarkan fintech, dibanding kartu kredit bank.
"Kita harus berterimakasih sama fintech, karena apa? Mereka yang mengedukasi masyarakat tentang paylater," kata dia, dalam wawancara bersama , ditulis pada Kamis (14/11/2024).
Baca juga: Nilai Utang Pinjol RI Kian Melonjak, Paylater Naik Dua Kali Lipat
Sejumlah strategi pun dieksekusi oleh DBS Indonesia untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan bisnis paylater.
Pertama, Ari bilang, perusahaan menyesuaikan produk kartu kredit dengan berfokus pada pendekatan pengalaman nasabah yang lebih baik.
Terkini Lainnya
- Korsel dan Suriah Memanas, Airlangga: Kita Harus Ambil Kesempatan Emas Ini...
- Antusiasme Usaha Bullion, OJK: Cukup Ada, Meskipun Tidak Banyak
- Elektrifikasi Transportasi, Kunci Indonesia Capai Nol Emisi Karbon 2060
- Kamar Dagang Uni Eropa Sebut Birokrasi Masih Jadi Kendala Investasi di Indonesia
- Ada Gejolak di Suriah, Pertamina Pastikan Operasional Kapal Tanker Minyak Aman
- Tingkatkan Daya Saing, Pertagas Integrasikan Teknologi Digital
- KAI Siapkan 40.782 Perjalanan Kereta Selama Nataru 2024/2025
- Rincian Kenaikan PPN untuk Barang Mewah akan Diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan
- Prabowo: Upah Minimun 2025 Sudah Pertimbangkan Faktor Pertumbuhan Ekonomi
- OJK Sebut BSI dan Pegadaian Paling Siap Jalankan Kegiatan Usaha Bullion
- Jadwal KA BIAS Terbaru Rute Solo-Madiun (PP)
- Kebutuhan Beras 2025 Diproyeksi 31 Juta Ton, Zulhas: Kalau Tak Ada Halangan, Kita Tak Akan Impor
- KAI Bakal Cantumkan Informasi Karbon Kredit di e-Boarding Pass Penumpang Untuk Periode Nataru
- Survei BI: Masyarakat Makin Optimistis dengan Kondisi Ekonomi Indonesia
- Platform Tokenisasi Properti GORO Masuk "Regulatory Sandbox" OJK
- Kemenperin Pantau Sritex yang Kekurangan Bahan Baku Produksi, Pastikan Tak Ada PHK
- Sri Mulyani Tetap Berlakukan PPN 12 Persen Mulai Januari 2025
- GoTo-Indosat Luncurkan "Sahabat-AI", Apa Itu?
- Mentan: Inpres Kewajiban Penyerapan Susu Lokal Dihapus karena Intervensi IMF pada 1998
- Kata Luhut, Negara Bisa Hemat Anggaran hingga 40 Persen jika Terapkan Efisiensi