Jawa Barat Tunggu Arahan Pemerintah Pusat untuk Penetapan Upah Minimum

Lihat Foto

– Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menanti arahan dari pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat memberikan keterangan di Universitas Komputer Indonesia (Unikom), Bandung, Selasa (26/11/2024).

"Untuk UMP belum, kami nunggu. Kami tetap menunggu dari pusat dulu seperti apa," ujar Bey seperti dikutip dari Antara.

Bey menjelaskan bahwa Pemprov Jabar belum melakukan kalkulasi apapun mengenai upah minimum hingga ada kejelasan formula perhitungan dari pemerintah pusat.

Penetapan UMP dan UMK harus mengikuti hierarki aturan yang ditetapkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

"Kami menunggu dari pusat saja, karena memang seperti itu hierarkinya," kata Bey.

Perubahan Aturan Berdasarkan Putusan MK

Proses penetapan UMP dan UMK tahun ini berbeda dari sebelumnya menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi 21 aturan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Salah satu perubahan signifikan adalah formula penghitungan upah minimum yang kini mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Norma baru ini juga menekankan pentingnya prinsip proporsionalitas dalam memenuhi kebutuhan hidup layak, sambil tetap memperhatikan kepentingan pekerja dan pengusaha.

Berdasarkan jadwal, UMP seharusnya ditetapkan pada 21 November 2024, sedangkan UMK pada 30 November 2024.

Optimisme Penyelesaian Tepat Waktu

Pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Arief Nadjemudin, menyampaikan optimismenya bahwa penetapan UMP dan UMK di daerahnya dapat selesai sesuai tenggat waktu.

"Kita masih menunggu peraturan dari Menteri Tenaga Kerja dari putusan MK tersebut. Menunggu surat edaran sesuai arahan pemerintah pusat. Mudah-mudahan hari ini keluar," ujar Arief.

Ia menambahkan, Dewan Pengupahan telah siap melakukan pembahasan setelah payung hukum baru diterbitkan.

"Pasti (siap), pokoknya kita mengikuti Permenaker arahnya, baru kita bahas. Kalau sudah, baru kita sesuai jadwal kemarin rapat dengan Dewan Pengupahan kita akan melakukan pembahasan," kata Arief.

Pemprov Jabar berharap arahan pusat segera turun sehingga penetapan upah minimum dapat berjalan lancar, sesuai dengan aturan baru yang ditetapkan.

pattonfanatic.com