Bahlil Targetkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pertama RI Beroperasi 2032

JAKARTA, - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan, pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama Indonesia mulai beroperasi pada 2032.
Ia mengatakan, dalam mendorong pengembangan PLTN, saat ini telah disusun draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait Komite Pelaksanaan Program Energi Nuklir (KP2N).
Paralel dengan itu, pemerintah juga telah melakukan sosialisasi dan mulai mengeksekusi pengembangan PLTN guna mendukung transisi energi menuju emisi nol atau net zero emission (NZE) pada 2060.
"Menyangkut nuklir, saya pikir ini salah satu terobosan yang harus kita lakukan, dan di DEN (Dewan Energi Nasional) sendiri sudah membicarakan hal ini. Kita targetkan di 2032 nuklir ini sudah jalan," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR, Senin (2/12/2024).
Baca juga: Pembangunan PLTN Opsi Terakhir Bagi Indonesia, Mengapa?
Menurut dia, untuk tahap awal, pengoperasian PLTN akan dilakukan dalam skala kecil dengan kapasitas berkisar 250-500 megawatt (MW).
Setelahnya, akan terus dilakukan pengembangan hingga menjadi skala besar.
"Dalam tahap awal tidak dalam skala besar, mungkin 250-500 MW, tapi ke depan kita akan buat pada skala yang lebih bagus," kata dia.
Mantan Menteri Investasi tersebut menyebut, selain menjadi bagian dari transisi energi, pengembangan energi nuklir diperlukan Indonesia untuk menurunkan biaya listrik yang selama ini diproduksi dengan mengandalkan energi fosil.
PLTN sendiri memang memiliki masa usia operasi yang lebih lama ketimbang PLTU.
Selain itu, nuklir tidak terpengaruh fluktuasi harga komoditas global seperti batu bara.
Dengan kelebihan itu serta pengembangan teknologi di masa depan, maka harga listrik yang diproduksi PLTN akan bisa bersaing.
"Ini salah satu cara untuk menurunkan nilai cost listrik dan sekaligus menuju energi baru terbarukan," kata dia.
Bahlil menambahkan, dalam pengembangan energi nuklir, DEN saat ini berwenang dalam pembentukan organisasi pelaksanaan program energi nuklir dan penyusunan formulasi kebijakan terkait nuklir.
Ia bilang, pada 2025, DEN akan mulai fokus membahas aturan terkait pengembangan energi nuklir demi bisa mengejar tercapainya target Indonesia memiliki PLTN pada 2032 mendatang.
"Karena 2032, dalam program itu kami berpikir, bukan baru memulai, tapi kalau bisa sudah ada yang sudah jalan (PLTN), itu jauh lebih baik," ucap Bahlil.
Terkini Lainnya
- Jadi Dirut Bulog, Mayjen Novi Helmy Tegaskan Masih Prajurit TNI Aktif
- Ini 4 Rekomendasi MTI untuk Berantas Truk ODOL
- Daftar Kereta Go Show Tarif Khusus dari Solo 2025, Rute, dan Harga Tiketnya
- Krakatau Steel Bagikan Makanan Bergizi untuk Siswa Madrasah di Cilegon
- Menteri Nusron: Kebakaran Kantor Kementerian ATR/BPN Bukan Upaya Hilangkan Bukti Masalah Pertanahan
- Efisiensi Anggaran, Pemerintah Diminta Tak Hentikan Proyek Infrastruktur Eksisting
- Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Mayjen Novi Helmy Langsung Rapat dengan Mentan
- Penyaluran KPR Subsidi Capai 93.484 Unit hingga Awal Februari 2025
- Profil Mayjen Novi Helmy Dirut Bulog, Jenderal Kopassus yang Punya Fokus Ketahanan Pangan
- Sudah Berlaku, Tarik Tunai EDC BCA Kena Biaya Admin Rp 4.000
- Volume Transaksi di Bale by BTN Tembus Rp 6,6 Triliun Per Bulan
- KAI Amankan Barang Tertinggal Senilai Rp 1,1 Miliar Sepanjang Januari 2025
- Harga Emas Antam Naik Rp 41.000 dalam Sepekan, Ini Rinciannya
- Lowongan Kerja BPJS Kesehatan 2025, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
- Efisiensi Anggaran, Menhub Pastikan Subsidi Angkutan Perintis Tetap Jadi Perhatian
- Profil Mayjen Novi Helmy Dirut Bulog, Jenderal Kopassus yang Punya Fokus Ketahanan Pangan
- Apa Itu Financial Freedom? Yuk Kenali Arti dan Cara Mencapainya
- Istana Sebut Prabowo Belum Bahas Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara
- Rayakan HUT Ke-34, JNE Bawa Semangat Melesat Sat Set
- Sudah Komunikasi dengan DPR, Menkop Budi Arie: RUU Perkoperasian Paling Lambat Selesai Maret 2025
- Soal Kementerian Penerimaan Negara, Kemenko Perekonomian: Itu Domainnya Kemenkeu