Sama Halnya dengan OECD, Keanggotaan Indonesia di BRICS Disebut Masih Berproses
JAKARTA, - Pemerintah Indonesia menyerahkan nasib permohonan keanggotaan BRICS kepada organisasi tersebut.
Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono, ada sejumlah tahap yang harus dilewati Indonesia sebelum resmi bergabung dengan organisasi kerja sama ekonomi negara-negara Global South itu.
"Sekarang prosesnya masih bergulir. Bola saya kira ada di pihak BRICS untuk menentukan apakah niat bergabung yang disampaikan oleh Indonesia itu diterima atau tidak," ujar Menlu Sugiono dalam keterangan pers sebagaimana dilansir YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (3/12/2024).
"Karena ada beberapa tahap harus dilewati oleh Indonesia sebelum menjadi full member of BRICS," lanjutnya.
Baca juga: Keinginan RI Gabung BRICS Tak Pengaruhi Penilaian untuk Masuk OECD
Meski begitu, Sugiono tak merinci lebih lanjut proses seperti apa yang akan terjadi.
Menlu hanya mengungkapkan, Presiden China Xi Jinping sudah menyatakan mendukung masuknya Indonesia ke dalam BRICS.
Dukungan disampaikan Presiden Xi kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Beijing pada November lalu.
Sugiono melanjutkan, sejumlah negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia dan Thailand, sudah bergabung di BRICS. Sehingga, organisasi ini diharapkan bisa menjadi kelompok kerja sama yang menguntungkan untuk anggotanya.
BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi dengan tujuan mengejar kesejahteraan kawasan selatan dunia (Global South), yakni istilah yang mengacu pada negara-negara berkembang atau kerap disebut sebagai negara dunia ketiga.
BRICS sendiri merupakan akronim dari negara-negara di awal organisasi tersebut terbentuk, yakni Rusia, India, China, dan Afrika Selatan.
Setelah dilakukan perluasan keanggotaan, nama organisasi berubah menjadi BRICS Plus. Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab (UEA) saat ini sudah bergabung dalam BRICS Plus.
Indonesia memang sebelumnya sudah menyampaikan keinginan untuk bergabung dengan BRICS.
Keinginan itu disampaikan usai Presiden Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Kepala Negara RI pada 20 Oktober 2024.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga sudah menyatakan keinginan bergabung dengan organisasi ekonomi multilateral OECD.
Berbeda dengan BRICS, OECD merupakan sebuah organisasi kerja sama yang berporos kepada kekuatan ekonomi negara-negara Barat seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa.
Terkini Lainnya
- Mengintip Rumah Sentra Produksi Opak di Bungbulang Garut
- Area Pagar Laut di Tangerang Punya HGB, Menteri KKP: Di Dasar Laut Tidak Boleh Ada Sertifikat!
- [POPULER MONEY] Bandara I Gusti Ngurah Rai Cetak Sejarah | Menteri ATR Akui Area Pagar Laut Tangerang Punya HGB
- Menteri KKP Sebut Pagar Laut di Tangerang untuk Reklamasi Alami
- Cara Update Alamat Pengiriman Kartu Kredit BCA via Aplikasi
- 3 Tahun Berdiri, Ini Layanan yang Dihadirkan Bank Aladin Syariah
- Trump Ingin Kuasai Greenland, Terungkap Potensi Cadangan Mineral yang Tersembunyi
- Mengenal Investasi Emas: Jenis, Kelebihan, dan Tips Membeli
- 5 Tips Investasi untuk Mahasiswa: Mulai Bangun Masa Depan Sejak Dini
- Asosiasi Apresiasi Pembangunan Tol Serang-Panimbang, Bisa Turunkan Biaya Logistik
- Bahlil: Seluruh Konsesi Gas Diprioritaskan untuk Kebutuhan Dalam Negeri
- Mineral Krusial Seperti Litium dan Nikel Jadi Kunci Keamanan Energi Masa Depan, Bukan Lagi Minyak
- Harga Emas Menguat, Kapan Waktu Tepat untuk Mulai Berinvestasi?
- Harga Bitcoin Sentuh Rekor Tertinggi Jelang Pelantikan Trump
- BNI Beri Pelatihan untuk Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong
- Pelindo Siap Layani PLTU Binjeita di Perairan Wajib Pandu Labuan Uki, Sulut
- Kembangkan UKM RI-Jepang, Kadin Gandeng Tokyo SME
- Nataru 2025, KAI Siapkan 44,7 Juta Kursi Kereta
- Bentuk Deputi Bidang Pengawasan Koperasi, Budi Arie Ungkap Tujuannya
- Kebijakan Hijau Global dan Tantangan Lokal: Menyorot Dampak EUDR terhadap Petani Kecil Sawit