Kenaikan Upah Dikhawatirkan Picu PHK, Ini Kata Menaker
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons soal kekhwatiran adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari kenaikan upah minimum sebesar 6,5 persen.
Menurut Menaker, Presiden Prabowo Subianto sudah mempertimbangkan berbagai hal sebelum memutuskan kenaikan upah minimum itu.
Selain itu nantinya akan ada kebijakan-kebijakan lain untuk mengantisipasi dampak kenaikan upah.
Baca juga: Apindo: Kenaikan Upah Minimun 6,5 Persen Beban Luar Biasa untuk Industri Padat Karya
"Itu sudah kebijakan dari Pak Presiden. Sudah melihat berbagai macam (hal). Sehingga jangan melihat UMP itu hanya menjadi satu-satunya faktor (penyebab PHK)," ujar Yassierli sebagaimana dilansir siaran YouTube Kompas TV, Selasa (3/12/2024).
"Kita harus melihat, artinya Pak Presiden sudah memikirkan akan ada sekian kebijakan-kebijakan lain yang tentu kan kita berpikir terbaik untuk bangsa ini," lanjutnya.
Menaker Yassierli pun membantah bahwa rencana pembentukan satuan tugas (satgas) terkait PHK bertujuan mengantisipasi potensi PHK karena naiknya UMP. Menurutnya, satgas dibentuk untuk meningkatkan daya saing industri.
Terlebih untuk industri yang saat ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Baca juga: Kerisauan Pengusaha usai Prabowo Umumkan Upah Mininum Naik 6,5 Persen
"Enggak juga. Bukan. Itu lebih kepada meningkatkan daya saing industri. Spesifik (kepada) industri-industri yang menurut kita mungkin sedang butuh apa ya, untuk kita beri perhatian lebih," ungkap Yassierli.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum 2025 sebesar rata-rata 6,5 persen pada Jumat (29/11/2024).
Terkini Lainnya
- Cara Update Alamat Pengiriman Kartu Kredit BCA via Aplikasi
- 3 Tahun Berdiri, Ini Layanan yang Dihadirkan Bank Aladin Syariah
- Trump Ingin Kuasai Greenland, Terungkap Potensi Cadangan Mineral yang Tersembunyi
- Mengenal Investasi Emas: Jenis, Kelebihan, dan Tips Membeli
- 5 Tips Investasi untuk Mahasiswa: Mulai Bangun Masa Depan Sejak Dini
- Asosiasi Apresiasi Pembangunan Tol Serang-Panimbang, Bisa Turunkan Biaya Logistik
- Bahlil: Seluruh Konsesi Gas Diprioritaskan untuk Kebutuhan Dalam Negeri
- Mineral Krusial Seperti Litium dan Nikel Jadi Kunci Keamanan Energi Masa Depan, Bukan Lagi Minyak
- Harga Emas Menguat, Kapan Waktu Tepat untuk Mulai Berinvestasi?
- Harga Bitcoin Sentuh Rekor Tertinggi Jelang Pelantikan Trump
- BNI Beri Pelatihan untuk Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong
- Menyusul Sang Suami, Melania Trump Juga Luncurkan Meme Kripto
- Operasional Angkutan Barang Diatur Saat Libur Isra Miraj dan Imlek, Simak Rinciannya
- HUMI Alokasikan Capex 2025 untuk Penguatan Armada dan Sistem Operasional
- Diakuisisi Grup Djarum, Remala Abadi (DATA) Bakal Agresif Ekspansi
- Pemkab Blora dan Wilmar Padi Kerja Sama Perkuat Ketahanan Pangan
- MR DIY Bakal Pakai Dana IPO untuk Perluas Jaringan Toko
- Kementerian Transimigrasi Butuh Bantuan Kementerian PU untuk Revitalisasi 45 Kawasan
- Elon Musk Gagal Raih Kembali Paket Gaji 56 Miliar Dollar AS, Tesla Akan Banding
- Sama Halnya dengan OECD, Keanggotaan Indonesia di BRICS Disebut Masih Berproses