pattonfanatic.com

JAKARTA, – Isu pembentukan Kementerian atau Badan Penerimaan Negara kembali menjadi sorotan publik.

Namun, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan bahwa hingga kini, belum ada pembahasan mengenai pembentukan badan tersebut dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan badan penerimaan negara," ujar Hasan Nasbi dalam konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin (2/12/2024).

Baca juga: Beberkan Tugas Satgas Pengawasan Impor, Cak Imin: Bisa Usul Perubahan Regulasi ke Presiden

Hasan juga menjelaskan bahwa aktivitas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap berjalan seperti biasa di bawah pimpinan satu menteri dan tiga wakil menteri.

"Kemenkeu masih bekerja seperti biasa. Satu menteri dan tiga wakil menteri tetap menjalankan tugas mereka," tambahnya.

Kabar Lama yang Muncul Kembali

Spekulasi pembentukan Badan Penerimaan Negara pertama kali mencuat menjelang pergantian Kabinet Indonesia Maju ke Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu.

Namun, ketika Presiden Prabowo mengumumkan susunan kabinetnya, struktur ini tidak muncul.

Baca juga: Temuan Besar Potensi Migas di Indonesia Bagian Barat Capai 4,3 Miliar Setara Minyak

Sebagai gantinya, Presiden menambah satu posisi Wakil Menteri Keuangan yang kini dijabat oleh Anggito Abimanyu.

Isu ini kembali menguat setelah Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Presiden Prabowo sekaligus utusan khusus presiden, menyatakan bahwa Anggito Abimanyu akan diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara.

Hashim menyebut bahwa kementerian ini nantinya akan terpisah dari Kementerian Keuangan.

"Ada banyak program yang sedang atau akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran anggaran," ungkap Hashim saat Rapimnas Kadin Indonesia 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Menurutnya, Anggito akan menangani program ini dan bertugas sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru. Hashim juga menyebut jabatan Anggito sebagai Wakil Menteri Keuangan bersifat sementara.

Baca juga: Harga Konsentrat Tembaga dan Timbal Turun di Pasar Dunia, Ini Sebabnya Kata Kemendag

Proses Masih Panjang

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga angkat bicara. Menurutnya, pembentukan Kementerian Penerimaan Negara masih menjadi bahan diskusi di pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Akan dibahas," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sekretaris Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan, wewenang pembentukan kementerian ini sepenuhnya berada di Kementerian Keuangan.

"Kalau itu memang domain teman-teman Kemenkeu. Isinya juga terkait Pajak, Bea Cukai, dan PNBP, jadi pasti dari sana," jelas Susi.

Perubahan struktur ini semakin relevan setelah Kemenkeu kini berada langsung di bawah Presiden sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024. Dengan demikian, Kemenko Perekonomian tidak terlibat dalam pembahasan terkait.

Baca juga: Imbas PPN 12 Persen, Pendapatan Industri Asuransi Umum Bisa Tergerus

(Sumber: , Penulis: Isna Rifka Sri Rahayu, Dian Erika Nugraheny | Editor: Erlangga Djumena)