pattonfanatic.com

PEMERINTAHAN Presiden Prabowo Subianto menghadapi tantangan berat dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.

Dengan total belanja negara mencapai Rp 3.621,3 triliun, APBN ini mencerminkan ambisi besar untuk mempercepat pembangunan nasional melalui investasi pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial.

Namun, di balik peluang besar ini, kebijakan anggaran jumbo juga membawa tantangan signifikan, mulai dari risiko pembengkakan utang, inefisiensi birokrasi, hingga ancaman korupsi yang dapat menghambat tujuan utama, yaitu kemaslahatan rakyat.

Penambahan kementerian

Salah satu langkah strategis dalam APBN 2025 adalah penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 44-46. Langkah ini untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.

Misalnya, kementerian baru diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks di bidang pendidikan, ekonomi digital, dan infrastruktur.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Penambahan kementerian diperkirakan menambah belanja barang dan jasa hingga Rp 342 miliar pada 2025, setara 31 persen total belanja pemerintah pusat.

Pakar transparansi anggaran, Misbah Hasan, memperingatkan bahwa struktur kabinet yang lebih besar berisiko menciptakan tumpang tindih fungsi antarlembaga. Hal ini dapat menurunkan efisiensi, terutama jika tidak ada koordinasi yang kuat.

Selain itu, kabinet yang besar dapat meningkatkan ego sektoral, memperumit penyelarasan visi presiden dengan para menteri.

Meskipun demikian, dengan pengelolaan yang baik, kebijakan ini bisa memberikan dampak positif. Pemerintah harus memastikan bahwa fungsi-fungsi kementerian yang baru tidak hanya memperbesar struktur, tetapi juga menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Dalam APBN 2025, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap program-program prioritas nasional. Beberapa alokasi terbesar adalah:

• Pendidikan: Rp 722,6 triliun dialokasikan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, serta pengembangan perguruan tinggi kelas dunia.
• Perlindungan sosial: Rp 504,7 triliun untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
• Kesehatan: Rp 197,8 triliun untuk penanganan stunting, pengendalian penyakit menular, serta penyediaan layanan kesehatan gratis.
• Ketahanan pangan: Rp 124,4 triliun untuk mendukung swasembada pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperbaiki rantai distribusi pangan.

Program-program ini sangat penting dalam mendukung pembangunan inklusif. Namun, tanpa pengawasan ketat, risiko penyalahgunaan anggaran dapat terjadi.

Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari belanja negara digunakan secara efektif dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dampak utang terhadap ekonomi dan rakyat

Untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp 616 triliun, pemerintah berencana menarik utang baru hingga Rp 775,9 triliun. Utang ini terdiri dari pinjaman luar negeri dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Meskipun utang adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan, meningkatnya beban fiskal akibat pembayaran bunga dan pokok utang menjadi perhatian serius.

IMF memperingatkan bahwa tanpa pengelolaan hati-hati, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dapat meningkat hingga 41 persen pada 2029.