Trump Mau Naikkan Tarif Impor, Kadin: Tak Bisa Dicegah ...
JAKARTA, - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Anindya Bakrie merespons soal rencana kenaikan bea masuk impor yang digagas Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk sejumlah negara.
Menurut Anindya, kenaikan tarif bea masuk impor itu tidak bisa dicegah karena memang menjadi kebijakan yang sudah direncanakan Trump.
"Memang itu kayaknya tidak bisa dicegah ya, tarif tinggi itu. Karena memang sebagian daripada kebijakan Pak Presiden Trump," ujar Anindya usai menghadiri acara Idonesia Europe Investment Summit 2024 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta pada Senin (9/12/2024).
Baca juga: Efek Trump, Indonesia Kebanjiran Investor Asal China
Presiden terpilih AS Donald Trump pernah berjanji kepada bintang MMA Khabib Nurmagomedov untuk menghentikan serangan Israel ke Gaza, Palestina.
Foto: Trump saat berkampanye di Gas South Arena, Kota Duluth, Negara Bagian Georgia, Rabu (23/10/2024).Meski demikian, menurutnya Indonesia tetap mencari peluang kerja sama dengan sejumlah negara untuk mengantisipasi dampak apabila kenaikan tarif bea masuk impor direalisasikan.
Utamanya kerja sama dengan negara-negara global south atau belahan bumi selatan, misalnya dengan negara-negara Amerika Latin, Asia Tenggara dan Timur Tengah.
"Kita masih cari jalannya," tambah Anin.
Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih AS, Donald Trump berencana memberlakukan tarif bea masuk impor sebesar 25 persen atas barang-barang impor dari Kanada dan Meksiko.
Baca juga: PTBA Optimis Batu Bara Berjaya Saat Trump Jadi Presiden AS
Sementara itu, untuk barang impor asal China akan dikenai tarif tambahan sebesar 10 persen.
Tak hanya itu, Trump juga berencana mengenakan tarif 100 persen kepada sembilan negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran dan Uni Emirat Arab).
Rencana itu akan berlaku apabila BRICS melakukan langkah yang disebut sebagai dedolarisasi.
Ancaman Trump untuk menjatuhkan tarif 100 persen bagi negara-negara anggota BRICS terkait isu dedolarisasi tersebut perlu dicermati Indonesia.
Hal ini terkait keinginan Indonesia bergabung dengan perkumpulan itu.
Terkini Lainnya
- Dukung Hari Gizi Nasional, PT Bhirawa Steel Gelar "Program Bingkisan Bergizi" Balita Stunting Desa Tandes Surabaya
- Gencatan Senjata di Gaza Dinilai Dinginkan Gejolak Ekonomi, tapi…
- Jadwal Operasional BCA Selama Libur Isra Miraj dan Imlek 2025
- Harga Bahan Pokok 25 Januari 2025: Harga Beras, Bawang, dan Cabai Turun
- UMK Karawang 2025, Tertinggi Kedua se-Jawa Barat
- Mendag Sebut Modus “Bundling” MinyaKita Sudah Tidak Ada
- Harga Emas Antam Hari Ini Sabtu 25 Januari 2025, Naik Rp 3.000 Per Gram
- Harga Emas Terbaru Hari Ini 25 Januari 2025 di Pegadaian
- Long Weekend, KAI Sediakan 1,3 Juta Tiket dan 16 KA Tambahan
- Jadwal KA Gunung Jati Rute Gambir-Cirebon-Semarang (PP) dan Harga Tiketnya
- Gaji UMR Siantar 2025 dan 32 Daerah Lain di Sumut
- Tantangan Ciptakan "Green Jobs" dalam Hilirisasi Nikel
- Gaji UMK Langkat 2025 dan 32 Daerah di Sumut
- Sri Mulyani Pastikan Hati-hati Tambah Utang Baru di 2025
- Gaji UMK Deli Serdang 2025 dan 32 Daerah di Sumut
- Pendidikan Anak di Luar Negeri Butuh Persiapan Keuangan Matang
- Tiga Direktur Unilever Indonesia Mengundurkan Diri, Ini Sebabnya...
- Menteri Rosan Acungkan Jempol Ketika Ditanya Perkembangan Rencana Investasi Apple
- Kadin Bentuk Pokja, Optimalkan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus dan PSN
- Kata Menhub soal Integrasi KA Bandara-LRT: Semakin Cepat, Semakin Baik