Indeks Saham dan Nilai Tukar Mata Uang Korsel Anjlok Imbas Gejolak Politik
JAKARTA, - Mata uang won Korea Selatan (Korsel) jatuh ke level terendah dalam lebih dari dua tahun terhadap dollar AS pada Senin (9/12/2024).
Dikutip dari Yonhap News, nilai tukar won anjlok karena krisis politik semakin dalam di Korsel setelah pemberlakuan darurat militer singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada pekan lalu.
Won Korea ditutup pada level 1.437 per dollar AS, melemah 17,8 won dari sesi sebelumnya.
Layar televisi menayangkan siaran langsung pidato Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, di pasar elektronik di Seoul pada 7 Desember 2024. Yoon meminta maaf atas kebingungan yang disebabkan deklarasi darurat militernya dan akan membiarkan partainya memutuskan masa depannya.
Itu adalah level terendah won sejak 24 Oktober 2022, ketika itu diperdagangkan pada 1.439,7 per dollar AS.
Won dibuka jauh lebih rendah di level 1.426 per dollar AS dan turun ke level terendah 1.438,25 won pada pukul 11.41 siang waktu setempat.
Won Korea telah bertahan jauh di bawah level 1.400 yang diawasi ketat dalam beberapa sesi terakhir. Kinerja won adalah yang terburuk di antara mata uang utama minggu lalu, turun 1,86 persen terhadap dollar AS.
Indeks saham Korsel juga anjlok pada hari ini. Indeks harga saham gabungan Korea (KOSPI) anjlok 2,78 persen ke level terendah tahunan di 2.360,58.
Baca juga: Bidik Segmen Kecantikan, Pyridam Farma Gandeng Perusahaan Korsel
Pelemahan won terjadi saat krisis politik yang dipicu oleh pemberlakuan darurat militer oleh Yoon terus berlanjut menyusul upaya yang gagal untuk memakzulkan Yoon.
Mosi untuk memakzulkan Yoon gagal pada Sabtu (7/12/2024) lalu karena boikot oleh Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa, tetapi partai-partai oposisi telah berjanji untuk mengajukan mosi yang sama terhadap Yoon berulang kali.
Pemimpin PPP Han Dong-hoon berjanji untuk mengupayakan kepergian Yoon secara "tertib dan cepat," sementara Perdana Menteri Han Duck-soo menangani urusan negara, sebuah rencana yang ditolak oleh pihak oposisi karena dianggap tidak konstitusional.
Terkini Lainnya
- Cara Mudah Top Up GoPay di Aplikasi BYOND by BSI
- Rektor UII Menolak Usulan Perguruan Tinggi Kelola Bisnis Tambang
- Mengenal Apa Itu HGB: Pengertian, Dasar Hukum, dan Bedanya dengan SHM
- Dua Sektor Asuransi Ini Jadi Penopang Kinerja Qoala Plus
- Lowongan Kerja ODP BNI untuk Lulusan S1, "Fresh Graduate" Bisa Melamar
- 100 Hari Prabowo-Gibran, Ada BUMN di Balik Diskon Tiket Pesawat hingga MBG
- Langkah Pertamina Trans Kontinental Jaga Kelestarian Lingkungan Pesisir
- Rencana Pembongkaran Pagar Laut di Tangerang, Ini Pihak yang Terlibat
- Lowongan Kerja ODP Bank Mandiri untuk S1 dan S2, Pendaftaran hingga 31 Januari 2025
- Menteri Rosan: Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja Berkualitas
- Maruarar Ungkap di IKN Banyak Groundbreaking tapi Pembangunan Sedikit
- Menag Nasaruddin Umar Tak Lagi Jadi Komisaris Independen Semen Indonesia
- Perkuat Layanan Bagi PMI, Mandiri Remittance Bakal Luncurkan "Mandiri Remit"
- Riset Core: Ancaman Tarif Trump Bakal Tingkatkan Ekspor ke Indonesia
- BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D4-S1, Simak Kualifikasinya
- Pertamina Proyeksi Permintaan Bensin Naik 5 Persen Selama Nataru
- Ini Manfaat Penurunan Harga Tiket Pesawat Menurut Asosiasi Logistik
- IHSG Menguat Tembus Level 7.400, Rupiah Melemah
- Fenomena Makan Tabungan Masih Berlanjut, Tabungan Masyarakat di Bank Turun ke Level Terendah
- KAI Operasikan 56 Kereta Api Tambahan Pada Nataru 2024/2025